Medan-Mediadelegasi: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana tidak boleh hanya berupa bangunan rumah, melainkan harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum yang memadai. Hal ini disampaikan dalam rapat monitoring percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera, yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10/2026).
“Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan,” ujar Surya.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana berulang. Hunian yang dibangun harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima bantuan juga wajib diverifikasi agar tepat sasaran dan terpantau berkala.
Hingga saat ini, pembangunan huntap di Sumut melibatkan berbagai pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit yang tersebar di Tapanuli Selatan 441 unit, Padangsidimpuan 241 unit, Sibolga 200 unit, Tapanuli Tengah 182 unit, dan Tapanuli Utara 103 unit. Sementara Posko Bencana Provinsi Sumut membangun 100 unit, dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman menangani 792 unit. Kesiapan lahan masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahaean menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mempercepat target penyelesaian huntap dari semula 3 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini menuntut percepatan penyelarasan anggaran, material, serta kapasitas pelaksana di lapangan.
Secara keseluruhan, di tiga provinsi terdampak — Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat — tercatat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan. Target pembangunan huntap mencapai 57.027 unit, di mana hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung dan 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. BNPB juga mengawal penanganan 27.809 unit dengan skema pembangunan di lokasi semula atau in situ.
Kemenko menekankan pentingnya kepastian lahan, validasi data penerima, serta perencanaan rantai pasok material. Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat didorong untuk mempercepat pembangunan, sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal dan UMKM agar perekonomian daerah ikut bergerak. Pembangunan hunian dijalankan berbarengan dengan penyediaan layanan dasar agar warga dapat kembali hidup normal secepatnya.
Rapat ini dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur, perwakilan Kantor Staf Presiden, BPN Sumut, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota dari tiga provinsi terkait, baik secara langsung maupun daring. Sinergi antarjenjang pemerintahan menjadi kunci agar pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
