Rico Waas menegaskan bahwa penegakan hukum tetap penting, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembentukan karakter, pengawasan yang kuat, serta sistem pemerintahan yang transparan. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis inovasi dan teknologi untuk menutup celah penyimpangan.
“Sekecil apa pun penyalahgunaan, termasuk manipulasi absensi, sejatinya sudah merupakan awal dari budaya korupsi,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa sistem pemerintahan harus diperkuat dengan inovasi teknologi. Namun, sebaik apa pun sistem, jika niatnya salah, celah akan selalu dicari.
Lebih lanjut, Rico Waas menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda menuju 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter tersebut harus divalidasi oleh perilaku nyata para pemimpin dan aparatur saat ini.
“Kita tidak bisa hanya berkata kepada anak muda, ‘masa depan ada di tangan kalian’, sementara budaya yang mereka lihat justru bertentangan. Tanpa keteladanan, yang lahir bukan optimisme, tetapi kekecewaan,” tegasnya.
Melalui kegiatan webinar ini, Rico Waas berharap terbangun kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK RI, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melahirkan inovasi kebijakan dan sistem yang memperkuat integritas pemerintahan.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Clean governance tidak cukup di atas kertas, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Rico Waas.
Webinar Antikorupsi ini menghadirkan narasumber Kepala Satgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Yulianto Sapto, serta Penyuluh Antikorupsi IKA Undip, Muhib Harahap. Acara ini diikuti oleh jajaran perangkat daerah, para camat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Medan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Inspektur Erfin Fachrurrazi dan Kepala BRIDA, Benny Iskandar. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
