Samosir- Mediadelegasi: Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, di Aula Hotel JTS Parbaba, Pangururan.
Musrenbang yang mengambil Tema: Peningkatan Kualitas SDM dan Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat, akan digelar selama dua hari, Kamis- Jumat (25-26 Maret 2021), dan dilaksankan secara Hybrid (Pertemuan tatap muka dan Virtual Zoom Meeting).
Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi SM Siahaan menyampaikan adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan prioritas di Kabupaten Samosir yang sudah disusun berdasarkan RPJPD 2005-2025, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Nasional Tahun 2022, dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
Selanjutnyamempertajam indikator dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2022 dan pendanaannya.
RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 merupakan RKPD tahun transisi, dalam penyusunannya mengacu kepada PERDA Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025, evaluasi RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2021, Prioritas pembangunan Nasional dalam rencana RKPD 2022 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi dimasa yang akan datang baik di daerah regional, nasional maupun secara global, dan yang terakhir program strategis Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih periode 2021-2024.
Gubernur Sumatera Utara dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, Ir Bambang Pardede M Eng, mengapresiasi terselenggaranya Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2022 yang merupakan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dalam memenuhi Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Gubsu juga menegaskan bahwa RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD, dan secara faktual menjadi alat ukur /instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.