Fraksi Demokrat DPRD Dairi Menolak Pengesahan Ranperda

Jumat, 6 Agustus 2021 - 00:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba bersama pengurus dan 5 anggota Fraksi Demokrat DPRD Dairi foto bersama, Kamis (5/8) di sekretariat DPC Demokrat Dairi. Foto:D|Ist

Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba bersama pengurus dan 5 anggota Fraksi Demokrat DPRD Dairi foto bersama, Kamis (5/8) di sekretariat DPC Demokrat Dairi. Foto:D|Ist

Sidikalang-Mediadelegasi: Fraksi Demokrat DPRD Dairi menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi TA 2020, menjadi peraturan daerah (Perda) pada saat sidang paripurna dewan beberapa hari yang lalu.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dairi, Mardaulat Girsang beserta anggota Bona Sitindaon, Rukiatno Nainggolan, Cipta Karo-karo, Wanseptember Situmorang didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba, Sekretaris, Harry Napitupulu serta pengurus lainnya, Kamis (5/8), di Sekretariat DPC Demokrat Dairi menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dairi Tahun Anggaran 2020 belum sesuai harapan rakyat. Pertumbuhan ekonomi minus 0,94 persen dampak sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp114 miliar lebih.

“Andaikan anggaran Silpa itu bisa terserap, pasti pertumbuhan ekonomi akan baik,” kata mereka.

BACA JUGA:  Hotma Sitompul meninggal

Dari minusnya pertumbuhan perekonomian, anggota fraksi menuding bupati beserta pimpinan OPD, tidak mampu mengelola anggaran, untuk pembangunan dan pertumbuhan perekonomian.

“Bupati bersama pimpinan OPD belum mampu maksimal mengelola APBD. Dengan kondisi itu, kita pesimis membawa perubahan yang lebih baik. Sehingga slogan ‘Dairi Unggul’ itu, hanya retorika. Buktinya mengelola anggaran yang sudah diplot saja, harus Silpa dengan jumlah yang sangat besar,” kata mereka.

Anggota Fraksi Demokrat sudah melihat dan menyoroti dari awal pembahasan Ranperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD, kunjungan lapangan, rapat badan anggaran, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan data realisasi kegiatan.

“Fraksi menyoroti beberapa OPD seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta RSUD Sidikalang. Dimana banyak program yang dilaksanakan tidak sesuai harapan rakyat alias belum tepat sasaran,” kata mereka.

BACA JUGA:  Kabar Beredar: Chandra Dalimunthe Disebut Jadi Plt Kadis PUPR Sumut, Gantikan Hendra Siregar

Pada hal, lanjutnya, banyak aspirasi masyarakat yang telah diusulkan melalui DPRD Dairi saat reses, tidak diakomodir pemerintah. Pada hal, aspirasi itu adalah yang paling dibutuhkan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perusahaan Milik Kaesang Pangarep Terlilit Kredit Macet, Utang Bank Tembus Rp2,8 T
Dede Novandi Aklamasi Terpilih Menjadi Ketua FOPI Kabupaten Deliserdang, “Bertekad Wujudkan Deliserdang Lumbung Atlet Petanque di Sumut”
Tokoh Adat Papua Laporkan Film “Pesta Babi”, Merasa Dieksploitasi Tanpa Izin
Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, BPIP Undang Mantan Presiden dan Wapres
Langkah Serius DPRD Kaltim: Hak Angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud Resmi Dijadwalkan
Dittipidnarkoba Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Diskotek New Zone Medan
Wabup Dairi Wahyu Daniel Sagala Paparkan Progres Nyata Pembangunan Infrastruktur
Divonis 4 Bulan Penjara, Wakil Gubernur Hellyana Ajukan Banding
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:09 WIB

Perusahaan Milik Kaesang Pangarep Terlilit Kredit Macet, Utang Bank Tembus Rp2,8 T

Jumat, 19 Juni 2026 - 10:49 WIB

Dede Novandi Aklamasi Terpilih Menjadi Ketua FOPI Kabupaten Deliserdang, “Bertekad Wujudkan Deliserdang Lumbung Atlet Petanque di Sumut”

Sabtu, 30 Mei 2026 - 08:20 WIB

Tokoh Adat Papua Laporkan Film “Pesta Babi”, Merasa Dieksploitasi Tanpa Izin

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:03 WIB

Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, BPIP Undang Mantan Presiden dan Wapres

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:04 WIB

Langkah Serius DPRD Kaltim: Hak Angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud Resmi Dijadwalkan

Berita Terbaru

Kota Medan

CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN

Sabtu, 19 Sep 2026 - 19:11 WIB

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dalam Kasus HGB. Foto: Ist.

Nasional

KPK Temukan Petunjuk Aliran Uang Kasus HGB Bogor

Sabtu, 19 Sep 2026 - 13:54 WIB