Semarang-Mediadelegasi: Keseriusan St Edison Manurung SH MM, Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) dan Sekjennya Prof Dr Drs Sihol Situngkir MBA menyukseskan diskusi “Save Toba dari Kebakaran Hutan” bukan tanggng-tanggung.
Pada pengukuhan Prof Dr Edi Slamet Irianto SH MSi sebagai guru besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum (Politik Hukum Pajak) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Jumat kemarin, di Semarang, Edison dan Sihol menjemput kehadiran sang guru besar yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Utara itu.
BACA JUGA: KMDT Mohon Kehadiran dan Doa Restu Siti Nurbaya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan diskusi Save Toba dari Kebakaran Hutan sekaligus Penanaman bibit pohon di lereng gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir dijadwalkan 16 September 2022. Harapannya kegiatan dengan kehadiran Prof Edi Slamet dan istrinya, Prof Dr Dra Haula Rosdiana, mampu mengedukasi dan memotivasi para pejabat dan masyarakat di tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba lebih meningkatkan kepeduliannya menjaga kelestarian hutan di kawasan Danau Toba,” kata Edison Manurung, Jumat (9/9), dalam keterangan tertulisnya kepada Mediadelegasi.
Menurut Edison Manurung, kegiatan ini sebagai rangkaian penting menjelang Rakernas III KMDT yang diselenggarakan pada 29-30 September 2022 di Hotel Century Park Senayan Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Edison Manurung dan Sihol Situngkir yang juga sebagai Guru Besar Universitas Jambi Bidang Ilmu Manajemen menghadiri Undangan Rektor Unissula Semarang Gunarto dalam Rapat Senat Terbuka Pengukuhan guru besar Edi Slamet Irianto. Pada kesempatan itu, Prof Dr Sihol Situngkir selaku Guru Besar didaulat ikut Prosesi Senat Unissula dan mendapat kehormatan duduk di barisan paling depan.
Menyongsong Era 2045
Edi Slamet Irianto menyampaikan orasi ilmiah pada pengukuhannya sebagai guru besar itu bertajuk Politik Hukum Pajak Transformatif: Prasyarat Sukses Menuju Indonesia Emas. “Reformasi perpajakan terus dilakukan DJP. Sejak reformasi perpajakan pada 1983 hingga sekarang, banyak kemajuan yang dicapai. Saat ini, layanan pajak menjadi lebih mudah diakses menggunakan teknologi informasi tanpa dipungut biaya,” papar Edi.
Menurutnya, menyongsong era 2045, sudah saatnya pungutan pajak dikaji dan dinilai dengan paradigma baru. Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara, sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan Negara.
Edi mengatakan diperlukan langkah berani pemerintah untuk melakukan terobosan guna merespons masalah hukum pajak yang terus berkembang. Indonesia membutuhkan rakyat taat pajak. Oleh karena itu, perlu dibangun demokrasi deliberatif yang bisa menjadi fondasi ketahanan penerimaan negara. “Ketangguhan ketahanan penerimaan negara menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas,” tutur Edi. D|Red-06
