GPMN Cemaskan Demokrasi Indonesia Mengarah Liberal

Medan-Mediadelegasi: Ormas Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) mencemaskan dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang mulai mengarah ke liberalisme dan cenderung menjauh dari nilai-nilai Pancasila.

“Selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan demokrasi yang semata-mata semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional,” kata Ketua Umum GPMN Daddy Palgunadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima mediadelegasi.id, Medan, Minggu (19/3).

Menurut dia, demokrasi di Indonesia yang terpengaruh nilai-nilai kebaratan telah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, bahkan semakin banyak disuarakan oleh berbagai kalangan di saat indeks demokrasi Tanah Air menurun dari tahun ke tahun.

Arah demokrasi seperti itu, lanjutnya, perlu menjadi perhatian serius karena turut menciptakan pragmatisme politik yang begitu kuat, sehingga ideologi Pancasila tidak lagi dianggap penting.

Padahal, sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila bernilai penting karena memberikan kesempatan untuk memilih, dipilih, dan berkompetisi di dalam ranah politik.

“Seharusnya, demokrasi pascareformasi tetap berpijak pada Pancasila. Jangan sampai salah arah setelah reformasi,” ujar Daddy.

Mencermati hal itu, sebut dia, GPMN ikut ajang silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 sebagai momentum dalam mengevaluasi 25 tahun perjalanan reformasi 98 demi menghasilkan konklusi-konklusi objektif.

GPMN berharap konsolidasi Demokrasi Aktivis 98, kata dia, mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang ‘berlian’ dalam menata peradaban bangsa dan negara demi mencapai kejayaan Indonesia yang kekinian.

Lebih lanjut GPMN menegaskan bahwa membangun Indonesia menjadi negara makmur dan rakyat sejahtera adalah sebuah cita-cita para pejuang pendiri bangsa dan negara.

Namun ironisnya, menurut Daddy, cita-cita tersebut masih sulit diwujudkan akibat paa elite politik yang berkuasa justru cenderung membawa kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam dalam mengumpulkan pundi-pundi finansial pribadi dan kelompoknya.

Sementara, peningkatan kesejahteraan rakyat atas kesempatan penghidupan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat miskin, pemberantasan korupsi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Bahkan yang terkini, muncul wacana penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan tiga periode terus bergulir untuk mempengaruhi kesadaran publik agar melegitimasi, pengamputasian demokrasi dan konstitusi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai, sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa dan negara mengkoreksi perjalanan untuk kearah pengharapan bersama dalam mencapai Indonesia makmur dan sejahtera melalui konklusi-konklusi objektif. D|rel