Jakarta-Mediadelegasi: Isu rencana pengadaan sepatu dalam lingkup program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sorotan penting belakangan ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, angkat bicara dan menekankan pentingnya penerapan pengawasan menyeluruh di setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara.
Menurut Setyo, tujuan dari program Sekolah Rakyat ini sejatinya sangat positif dan selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mendukung fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Namun, nilai manfaat tersebut hanya akan tercapai maksimal jika diiringi dengan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program strategis pemerintah tidak boleh diukur hanya dari seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa cepat pekerjaan selesai. Indikator utama keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kualitas barang yang dihasilkan, kesesuaian spesifikasi, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” tegas Setyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026). Prinsip ini, menurutnya, mutlak diperlukan agar setiap rupiah uang negara terpakai secara tepat sasaran dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan keuangan negara.
Senada dengan ketuanya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, juga memberikan penekanan khusus terkait aspek kualitas barang yang akan diserahkan kepada siswa. Ia menegaskan bahwa apa yang diterima oleh para siswa nantinya harus benar-benar sesuai dengan standar, spesifikasi teknis, dan nilai anggaran yang telah direncanakan serta disetujui.
Bagi Ibnu, pengawasan terhadap kualitas merupakan langkah krusial untuk menjamin hak masyarakat sekaligus memastikan transparansi. Tidak boleh ada perbedaan antara rencana yang tertulis di atas kertas dengan realitas barang yang didistribusikan ke tangan penerima. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan.
Sorotan ini muncul menyusul adanya pembahasan publik terkait nilai pengadaan yang mencapai angka cukup tinggi, yakni sekitar Rp700.000 per pasang sepatu. Isu ini sempat mengundang berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai standar harga dan kualitas yang ditetapkan, hingga akhirnya menjadi perhatian serius bagi lembaga pengawas maupun kementerian terkait.
Merespons berbagai masukan dan sorotan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengaku telah melakukan pertemuan dan audiensi khusus dengan jajaran pimpinan KPK. Dalam pertemuan tersebut, Kemensos mendapatkan banyak sekali catatan, masukan, dan evaluasi mendalam terkait mekanisme pengadaan yang sedang direncanakan.
Gus Ipul mengapresiasi masukan yang diberikan oleh KPK dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan berbagai langkah koreksi serta perbaikan. Ia memahami bahwa masukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan sistem agar segala potensi risiko atau celah yang bisa disalahgunakan dapat ditutup rapat sejak awal pelaksanaan program.
“Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah,” ujar Gus Ipul menjelaskan hasil pertemuannya. Komitmen utama Kemensos adalah memastikan proses berjalan secara transparan dan adil.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadaan tersebut. Ia menjamin bahwa seluruh tahapan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim pengadaan yang berkompeten, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntabilitas yang tinggi.
Sebagai langkah tindak lanjut nyata, Kemensos dikabarkan telah membentuk tim khusus untuk mendalami dan menelaah kembali seluruh aspek pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Tim ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial, guna memastikan setiap perbaikan yang disepakati dapat diterapkan secara efektif, sehingga program ini benar-benar membawa manfaat besar dan bebas dari dugaan penyimpangan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
