Medan-Mediadelegasi: Akibat sejumlah Pemerintah Kabupaten (P3mkab) tidak membiayai anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), membuat mereka yang seharusnya melayani jemaah haji, malah menjadi jemaah haji.
“Ini suatu yang miris sehingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) harus menaikkan anggarannya,” kata Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor Urut 2, Hasan Basri Sagala di hadapan para anggota KBIHU Sumut dan para pemilik Travel Umroh Sumut di Jalan Veteran pasar V, Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2024).
Hasan menyatakan kalau di Kementerian Agama sudah ada bidang KBIHU yang peran sertanya sangat dibutuhkan kementerian karena lembaga tersebut tidak bisa bergerak sendiri dalam mengelola haji tanpa bekerja sama dengan KBIHU.
“Dalam sejarah perhajian, Kementerian Agama tidak bisa jalan sendiri. Harus bermitra dengan KBIHU dan untuk itu anggaran harus dinaikkan. Apalagi TPHD itu bisa diisi oleh orang-orang KBIHU,” ujar Hasan yang berpengalaman bertugas melayani jemaah haji di Arab Saudi ini.
Menurutnya, penting adanya Undang-Undang dan regulasi di kementerian yang harus didorong oleh KBIHU agar terealisasi. “Kalau bisa kita sama-sama mendorong Undang-Undang terkait haji agar dikuatkan dan diperluas, sehingga anggaran KBIHU bisa terealisas apalagi TPHD bisa diisi oleh KBIHU,” katanya.
Hasan menambahkan dengan regulasi yang jelas dan diperkuat dengan undang-undang maka alasan untuk mengeksekusi anggaran akan lebih mudah bagi KBIHU se Indonesia.
“Penganggaran untuk TPHD ada yang dari daerah, tapi masih ada yang tidak dianggarkan oleh Pemkabnya, sehingga petugas TPHDnya berangkat dengan dana sendiri dan akhirnya tidak melakukan tugasnya sebagai petugas TPHD yakni melayani jamaah haji,” papar Hasan.
Lebih lanjut Hasan menceritakan pertemuannya dengan Pj Gubsu, Agus Pathoni yang saat itu menjabat sebagai team monitoring haji. Dirinya meminta agar petugas TPHD tidak berangkat ke Makkah menggunakan biaya sendiri-sendiri. “Namun sampai sekarang belum terealisasi,” ungkap Hasan.
Hasan menegaskan kalau pengelolaan haji ke depannya akan sama pengelolaannya dengan umrah. Pihak swasta bakal noleh mengelola pemberangkatan haji. Untuk itu pengelolaan haji perlu bekerjasama dengan KBIHU agar tidak terdapat pelayanan yang tidak semestinya.
“Anggaran haji naik, tapi fasilitas tak ada, pelayanan kurang sehingga yang jelek nama kementerian dan KBIHU juga,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga Hasan mengenalkan dirinya kepada para peserta yang mungkin belum mengenal Hasan secara lebih dekat. Hasan juga mengungkapkan kalau dirinya divideoin saat menjadi imam salat Jumat dan dishare agar orang tau kalau dirinya adalah seorang muslim.
Dalam acara yang dihadiri Ketua DPW KBIHU Sumut, Ilyas Halim, Sekretaris KBIHU Sahbinan Hasibuan, Bendahara KBIHU Aliyah Rahmayani Siregar, Ketua KBIHU Medan Sangkot Saragaih, dan peserta dari 68 KBIHU, Hasan meminta dukungannya.
“Jika diakumulasikan, ada sekitar 1 juta anggota KPBIHU. Saya mohon dukungannya agar Edy Hasan bisa menang dalamPilgub ini. Jika Edy Hasan menang, Insya Allah pengelolaan haji akan kita tingkatkan lebih baik lagi,” pungkasnya. D|Red-06|Rel
