Bertemu Pengurus KBIHU Sumut, Hasan Sebut TPHD Jangan Pakai Biaya Sendiri

- Penulis

Rabu, 23 Oktober 2024 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan-Mediadelegasi: Akibat sejumlah Pemerintah Kabupaten (P3mkab) tidak membiayai anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), membuat mereka yang seharusnya melayani jemaah haji, malah menjadi jemaah haji.

“Ini suatu yang miris sehingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) harus menaikkan anggarannya,” kata Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor Urut 2, Hasan Basri Sagala di hadapan para anggota KBIHU Sumut dan para pemilik Travel Umroh Sumut di Jalan Veteran pasar V, Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2024).

Hasan menyatakan kalau di Kementerian Agama sudah ada bidang KBIHU yang peran sertanya sangat dibutuhkan kementerian karena lembaga tersebut tidak bisa bergerak sendiri dalam mengelola haji tanpa bekerja sama dengan KBIHU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam sejarah perhajian, Kementerian Agama tidak bisa jalan sendiri. Harus bermitra dengan KBIHU dan untuk itu anggaran harus dinaikkan. Apalagi TPHD itu bisa diisi oleh orang-orang KBIHU,” ujar Hasan yang berpengalaman bertugas melayani jemaah haji di Arab Saudi ini.

BACA JUGA:  Yusril Ihza Mahendra: Lokasi Empat Pulau Aceh Lebih Dekat ke Sumut

Menurutnya, penting adanya Undang-Undang dan regulasi di kementerian yang harus didorong oleh KBIHU agar terealisasi. “Kalau bisa kita sama-sama mendorong Undang-Undang terkait haji agar dikuatkan dan diperluas, sehingga anggaran KBIHU bisa terealisas apalagi TPHD bisa diisi oleh KBIHU,” katanya.

Hasan menambahkan dengan regulasi yang jelas dan diperkuat dengan undang-undang maka alasan untuk mengeksekusi anggaran akan lebih mudah bagi KBIHU se Indonesia.

“Penganggaran untuk TPHD ada yang dari daerah, tapi masih ada yang tidak dianggarkan oleh Pemkabnya, sehingga petugas TPHDnya berangkat dengan dana sendiri dan akhirnya tidak melakukan tugasnya sebagai petugas TPHD yakni melayani jamaah haji,” papar Hasan.

Lebih lanjut Hasan menceritakan pertemuannya dengan Pj Gubsu, Agus Pathoni yang saat itu menjabat sebagai team monitoring haji. Dirinya meminta agar petugas TPHD tidak berangkat ke Makkah menggunakan biaya sendiri-sendiri. “Namun sampai sekarang belum terealisasi,” ungkap Hasan.

Hasan menegaskan kalau pengelolaan haji ke depannya akan sama pengelolaannya dengan umrah. Pihak swasta bakal noleh mengelola pemberangkatan haji. Untuk itu pengelolaan haji perlu bekerjasama dengan KBIHU agar tidak terdapat pelayanan yang tidak semestinya.

BACA JUGA:  Hendra Dewanto Jambin Kejaksaan Agung Orangnya Sederhana Dan Dekat Dengan Media

“Anggaran haji naik, tapi fasilitas tak ada, pelayanan kurang sehingga yang jelek nama kementerian dan KBIHU juga,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga Hasan mengenalkan dirinya kepada para peserta yang mungkin belum mengenal Hasan secara lebih dekat. Hasan juga mengungkapkan kalau dirinya divideoin saat menjadi imam salat Jumat dan dishare agar orang tau kalau dirinya adalah seorang muslim.

Dalam acara yang dihadiri Ketua DPW KBIHU Sumut, Ilyas Halim, Sekretaris KBIHU Sahbinan Hasibuan, Bendahara KBIHU Aliyah Rahmayani Siregar, Ketua KBIHU Medan Sangkot Saragaih, dan peserta dari 68 KBIHU, Hasan meminta dukungannya.

“Jika diakumulasikan, ada sekitar 1 juta anggota KPBIHU. Saya mohon dukungannya agar Edy Hasan bisa menang dalamPilgub ini. Jika Edy Hasan menang, Insya Allah pengelolaan haji akan kita tingkatkan lebih baik lagi,” pungkasnya. D|Red-06|Rel

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026
Pemerintah Gelar Sidang Isbat: Menanti Keputusan Resmi Awal Ramadan 1447 H
Prabowo Jamin Stabilitas Pasar Modal Pasca-Mundurnya Petinggi OJK dan BEI
Pemkab Tapanuli Utara Paparkan Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat
Tapanuli Utara Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Jumat, 27 Februari 2026 - 11:34 WIB

Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng

Senin, 23 Februari 2026 - 11:18 WIB

Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir

Selasa, 17 Februari 2026 - 21:29 WIB

Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Selasa, 17 Februari 2026 - 11:07 WIB

Pemerintah Gelar Sidang Isbat: Menanti Keputusan Resmi Awal Ramadan 1447 H

Berita Terbaru

Foto bersama usai Penandatanganan MoU KPAD Labuhanbatu Utara dan Ponpes Arkanuddin, Rabu (7/5/2026). Tampak jajaran KPAD, pimpinan pesantren, serta para asatidz berfoto bersama, menandai dimulainya sinergi perlindungan anak demi lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak. Foto: GS

Kabupaten Labuhan Batu Utara

KPAD Labura Perkuat Sinergi Perlindungan Anak Bersama Ponpes Arkanuddin Pulo Dogom

Sabtu, 9 Mei 2026 - 10:35 WIB