Medan-Mediadelegasi: Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa damai seraya menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya mendesak agar tunjangan mewah anggota DPRD setempat dihapus.
“Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, DPRD Kota Medan justru menikmati fasilitas dan tunjangan berlebihan. Kami menuntut penghapusan tunjangan mewah tersebut,” kata Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki, saat berorasi di depan gerbang halaman gedung DPRD Kota Medan, Rabu (3/9).
Ia menegaskan fasilitas dan tunjangan berlebih yang dinikmati wakil rakyat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Hal ini, menurut dia, mencederai rasa keadilan dan memperlebar jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya
“Di tengah kondisi itu, mereka justru menikmati fasilitas mewah dan tunjangan berlebih. Ini mencederai rasa keadilan dan mempelebar jurang antara rakyat dengan wakilnya,” ucap Cici.
Tidak hanya itu, HMI Medan juga menyampaikan tuntutan agar DPRD Medan konsisten memperjuangkan upah yang layak bagi para guru honor.
Cici menambahkan, anggaran efisiensi seharusnya dialihkan untuk kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“DPRD Medan harus memperjuangkan upah yang layak, kesejahteraan serta status yang jelas bagi guru honorer melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak,” ujarnya.
Tuntutan lainnya, yaitu meminta agar kinerja anggota DPRD Medan segera dievaluasi dan menolak rencana pengesahan UU TNI dan RUU Polri yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik militeristik dan represif terhadap rakyat sipil.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam wadah HMI tersebut.
“Kami pro rakyat. Kami baru satu tahun menjadi anggota DPRD, yakin lah kami akan memperjuangkannya,” kata Hadi.
Massa HMI saat menyampaikan tuntutan terlihat duduk bersama sejumlah anggota DPRD Kota Medan di pelataran halaman gedung dewan, sembari makan pisang. D|Red
