Jakarta-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian daerah melalui perluasan akses pembiayaan masyarakat. Langkah strategis ini ditegaskan dalam ajang tahunan tingkat nasional yang dihimpun bersama pemerintah pusat dan otoritas keuangan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Surya, hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Pertemuan berskala nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung megah di Grand Ballroom Convention JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Rakornas ini terasa istimewa lantaran dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memberikan pengarahan kunci di hadapan para kepala daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan akses terhadap layanan keuangan merupakan kunci utama agar buah pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan keuangan di daerah harus segera dipangkas melalui program yang menyentuh akar rumput.
Presiden turut mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mempererat kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa perbankan, hingga para pelaku usaha. Sinergi lintas sektor ini dinilai sangat krusial guna menggenjot angka inklusi keuangan serta membuka keran pembiayaan yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menanggapi instruksi Presiden, Wagub Sumut Surya menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut di tingkat daerah. Penguatan peran dan fungsi TPAKD di Sumatera Utara akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi.
Surya menekankan bahwa perluasan akses keuangan di Sumatera Utara harus dirancang secara inklusif tanpa ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Sektor-sektor produktif di daerah, khususnya para petani, nelayan, serta pelaku UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal, bakal menjadi target sasaran utama.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Surya di sela-sela kegiatan.
Ia menambahkan bahwa TPAKD memegang peranan sangat strategis dalam memacu tingkat literasi sekaligus inklusi keuangan daerah. Keberadaan wadah ini memastikan bahwa setiap program bantuan pembiayaan yang diluncurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Tak hanya soal pembiayaan konvensional, Pemprov Sumut juga berkomitmen untuk merangsang pemanfaatan inovasi keuangan digital di masyarakat. Penggunaan teknologi finansial diharapkan dapat berjalan secara bijak, aman, dan dapat menopang akselerasi transaksi ekonomi lokal.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD ini, Pemprov Sumut optimistis mampu melahirkan berbagai terobosan konkret di lapangan. Langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk menjadikan inklusi keuangan sebagai instrumen ampuh dalam mengikis angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Sinergi yang solid antara Pemprov Sumut, OJK, dan perbankan diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara yang lebih merata. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
