Medan-Mediadelegasi: Dunia internasional memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk menakhodai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepanjang tahun 2026. Penetapan bersejarah ini diresmikan dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, menandai tonggak penting bagi diplomasi Indonesia di kancah global.
Terpilihnya Indonesia terasa kian istimewa karena bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada tahun 2006. Mandat ini bukan sekadar jabatan formal, melainkan pengakuan dunia atas konsistensi Indonesia dalam memajukan agenda kemanusiaan, sekaligus menjadi kali pertama Indonesia menduduki kursi kepemimpinan tertinggi di lembaga tersebut.
Langkah menuju kursi kepresidenan ini telah dipersiapkan dengan matang melalui konsensus di internal negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) pada akhir Desember 2025. Dukungan solid dari kawasan Asia-Pasifik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia dipandang mampu mewakili kepentingan kolektif negara berkembang dan maju secara berimbang.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras mesin diplomasi Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Pemerintah secara intensif menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri serta melakukan pendekatan strategis kepada negara-negara sahabat di Jakarta, sejalan dengan visi pimpinan nasional untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam forum multilateral.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/pandji-dilaporkan-pdip-pasang-badan/
Struktur Pimpinan
Dalam struktur kepemimpinan ini, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, akan bertindak sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Pengalaman panjang Sidharto, termasuk perannya sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar untuk India, menjadi modal kuat untuk menavigasi dinamika politik internasional yang kompleks di Jenewa.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memikul tanggung jawab besar dalam memimpin seluruh sidang rutin dan memandu proses pengambilan keputusan Dewan. Peranan ini menuntut kemampuan mediasi yang tinggi, mengingat Dewan HAM PBB seringkali menjadi arena perdebatan sengit mengenai berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
