Medan-Mediadelegasi: Di tengah semarak perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra, sebuah tanda tanya besar muncul. Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Sumut, Ikrimah Hamidy, terlihat menghadiri acara tersebut di Gedung DPR/MPR RI Senayan pada 6 Februari 2026. Kehadirannya dalam video dan foto yang beredar di media sosial Partai Gerindra dan Ketua Partai Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, pada Sabtu (7/2), memicu spekulasi dan pertanyaan.
Ikrimah, yang merupakan mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terlihat dalam sesi foto bersama kader Partai Gerindra, termasuk Ketua Ade Jona beserta jajarannya. Ia mengenakan kemeja putih seragam dengan pengurus Gerindra, dipadukan dengan celana hitam.
Direktur PDAM Langgar Aturan, Hadiri HUT Partai Gerindra
Kehadiran Ikrimah ini dinilai menciderai peraturan yang telah dibuat saat ia mencalonkan diri sebagai Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi. Dalam pengumuman Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Panitia Seleksi Dewan pengawas Perumda PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara nomor : 04/PANSEL-BUMD/2025 Nomor L dan 12, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Perumda PDAM Tirtanadi dilarang terlibat dalam kegiatan partai politik atau ormas mana pun. Ikrimah juga telah menandatangani surat pernyataan bermatrai yang menyetujui hal tersebut saat menyerahkan formulir pendaftaran.
Koordinator Jaringan Pemuda Nusantra (JPN), Maruli Harahap, angkat suara mengenai hal ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Ikrimah sudah mencederai keputusan dan peraturan yang telah dibuat.
“Padahal sebelum pencalonan sebagai salah satu direktur PDAM Tirtanadi, Ikrimah sudah mundur dari Partai Gerindra menurut Sugiat Santoso, nah ini kenapa dia hadir di acara ulang tahun partai Gerindra di gedung DPR dan MPR RI? Yang notabene adalah acara sakral yang dibuat oleh kader partai untuk anggota partai Gerindra. Gak ada itu terlihat undangan dari partai lain atau pemerintah, fix cuma kader partai. Jadi timbul pertanyaan apakah memeng dia masih berbaju partai? Gawat dong,” katanya Senin (9/2).
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/gebrakan-bobby-data-tunggal-sejahterakan-sumut/
Bahkan, Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, mengakui bahwa Ikrimah sebelum menjadi direksi BUMD Pemprov Sumut adalah kader Partai Gerindra. Namun, sebelum dilantik, Ikrimah sudah mengajukan surat pengunduran diri.
“Kader Gerindra yang dikasih amanah di BUMD memang jauh sebelum ditetapkan, masih tahap proses seleksi sudah buat surat pengunduran diri,” kata Sugiat Santoso saat dihubungi, Rabu (12/11/2025), lalu.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pengunduran diri dari partai hanya siasat untuk menduduki jabatan eksekutif BUMD/BUMN. Muncul pertanyaan apakah kinerja Ikrimah akan fokus untuk melayani dan meningkatkan PAD Sumut di sektor limbah yang dikelola Perumda Tirtanadi, atau justru untuk “kesenangan” partai.
“Kehadiran Ikrimah di HUT Gerindra ke 18 kapasitas itu sebagai kader atau undangan atas nama Direksi Limbah Perumda Tirtanadi. Atau dia yang kader Gerindra demi posisi jabatan Direksi, mengundurkan diri dari partai belum ikhlas meninggal Partai Gerindra?. Saya fikir, Kabiro Ekonomi Provsu sebagai Dewan Pembina kecolongan akan kejadian ini, atau di sengaja di colong kan? Dan apakah Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Mau Lobi Anggaran di Acara Gerindra?,” tanyanya.
Semua kemungkinan menjadi bola liar setelah kehadiran Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Ikrimah Hamidy. Dikhawatirkan, ia diduga sengaja hadir karena ingin melakukan lobi-lobi anggaran.
“Apa sebenarnya tujuannya ini, kita juga sebagai warga negara khususnya warga Sumatera Utara juga harus patut tau dan curiga, karena dia pejabat publik yang juga digaji dari uang rakyat, uang kita-kita juga,” tutupnya.
Kehadiran Ikrimah dalam acara tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah ia masih memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra? Apakah pengunduran dirinya dari partai hanya formalitas belaka? Apakah ada kepentingan tertentu di balik kehadirannya dalam acara tersebut?
Pihak-pihak terkait, termasuk Ikrimah Hamidy, Partai Gerindra, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik kehadiran Ikrimah dalam acara HUT Partai Gerindra.
Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola BUMD. Pejabat publik harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kinerja pejabat publik dan BUMD. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
[…] HARI INI Peringati HPN ke-80 di Samosir, Bupati Vandiko Gultom: Pemerintah Tidak Alergi Kritik! Direktur PDAM Nyempil Gerindra, Pemprov Kecolongan Gebrakan Bobby: Data Tunggal Sejahterakan Sumut Bonatua Unggah Ijazah Jokowi, Tantangan Debat Sehat […]