Alfian Hutauruk: Itu Fitnah
Medan-Mediadelegasi: Mahasiswa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Medan, Kamis (10/9), berorasi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Medan.
Aksi dikordinatori Iskandar Mubin dan M Imom Syafii itu berlangsung tertib disambut Salman, dari Bagian Humas Kantor Gubsu. Pengunjukrasa meneriakkan pencopotan dan meminta pengusutan dugaan korupsi melibatkan dua pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Lasro Marbun dan Alfian Hutauruk.
“Penyakit KKN sudah menjangkit ke SKPD Sumatera Utara ini, bahkan sudah bertumpuk namun sampai saat ini para pemangku jabatan SKPD di Sumatera Utara ini masih saja tidak tersentuh oleh aparatur hukum,” tegas Iskandar Mubin.
Dana Bos Afirmasi
Mereka meminta Kapolda Sumut memanggil dan memeriksa Lasro Marbun terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tertulis di atas dan penanganan hilangnya APBD Sumut TA. 2019 senilai Rp1,6 miliar di halaman kantor Gubsu yang tidak jelas penyelesaian akhirnya.
“Gubernur Sumut agar mengevaluasi kembali penetapan Lasro Marbun sebagai Kadis Pendidikan dan Kepala Inspektorat Sumut. Segera tetapkan Kadis Pendidikan Sumut yang baru demi pengembangan pendidikan yang lebih baik untuk Sumatera Utara yang bermartabat,” pekiknya.
Selain menyoroti Lasro Marbun, mahasiswa termasuk dalam organisasi Kelompok Cipayung ini juga meminta Kapolda Sumut memanggil dan memeriksa Manajer atau Koordinator Dana BOS Afirmasi, Drs H Alfian Hutahuruk MPd, yang diduga melakukan pengondisian dalam penentuan pelaksana pengadaan barang untuk sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi TA. 2020. Serta dugaan kutipan uang transportasi dari kepala sekolah sebagai hadiah balas jasa dalam kegiatan sosialisasi revisi RKAS Dana BOS 2020 dan Belanja.
Fitnah
Sekretaris Disdik Sumut Drs H Alfian Hutahuruk MPd ketika dikonfirmasi Mediadelegasi, Kamis (10/9) mengatakan sorotan dan tudingan terhadap dirinya itu fitnah. “Kalau ada yang menuduh saya memerintahkan para kepala sekolah untuk membelanjakan dana BOS Afirmasi dan BOS kepada rekanan tertentu, itu fitnah. Saya tegaskan itu fitnah!,” ujar Alfian Hutauruk.
Menurutnya, dana BOS Afirmasi program Pemerintah Pusat, yang dialokasikan bagi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di daerah khusus. Sedangkan dana BOS Kinerja merupakan dana yang dialokasikan bagi sekolah yang memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan di daerah khusus.
Dikatakan, penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja pada tahun anggaran 2019, dirinya bersama Plt Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun, belum masuk ke Dinas Provinsi.
“Untuk diketahui, manajer BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019, saya belum masuk, karena saya mulai aktif berdinas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sejak akhir Februari 2020, sementara BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk tahun 2020, baru masuk ke rekening sekolah, sekitar seminggu yang lalu dan dana itu belum dibelanjakan, itu informasi yang saya dapat dari pihak sekolah”, tambah Mantan Kadis Pendidikan Kota Sibolga ini.
Selanjutnya Alfian Hutauruk meminta para pihak, agar mengonfirmasi kabar yang ada sebelum melakukan langkah-langkah yang pada akhirnya menimbulkan fitnah.
“Silakan adinda konfirmasi ke pejabat sebelum saya soal penggunaan dana tersebut tahun 2019, agar tidak menimbulkan fitnah”, tambahnya. D|Med-67|Red
