Jakarta-Mediadelegasi: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan beratnya beban fiskal yang dihadapi sejumlah daerah akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta para gubernur se-Indonesia pada Senin, 8 Juni 2026.
Dalam forum tersebut,
Norsan menyebut terdapat enam kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang mengalami kesulitan keuangan hingga terancam kolaps. Kondisi itu bahkan membuat sejumlah daerah kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
”Kabupaten/kota kami di Kalbar, bapak ibu sekalian, ada enam kabupaten/kota yang hampir kolaps. Karena itu, kami membantu melalui pinjaman dari bank daerah,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat beberapa pemerintah daerah berencana merumahkan PPPK.
Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan karena menyangkut nasib para pegawai yang telah diangkat untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
”Mereka tidak bisa membayar PPPK dan ada yang berencana merumahkan PPPK. Jangan, ini tidak manusiawi. Ini tugas kita bersama untuk mencari solusinya,” tegasnya.D|Red
