Medan-Mediadelegasi: Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program-program prioritas yang memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat secara resmi membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 dengan tema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal”, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Kamis (3/9/2026). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
Webinar yang digelar BPSDM Sumut ini diikuti oleh sebanyak 1.400 peserta yang merupakan Aparatur Sipil Negara dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut, serta sejumlah instansi vertikal yang berkedudukan di wilayah Sumatera Utara. Antusiasme peserta menunjukkan kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
Dalam arahan resminya, Timur menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipahami sekadar sebagai dokumen perhitungan keuangan semata. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen utama dan peta jalan pembangunan daerah yang menjadi penentu arah kemajuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya persentase realisasi anggaran yang terserap.
“Tema APBD Cerdas mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” ujar Timur menegaskan perubahan pola pikir yang harus segera diterapkan seluruh jajaran pemangku kebijakan.
Lebih lanjut, Timur memaparkan empat prinsip utama dalam optimalisasi pengelolaan APBD. Pertama, belanja daerah harus selaras sepenuhnya dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Kedua, seluruh proses perencanaan hingga penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti empiris. Setiap keputusan mengenai alokasi anggaran harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan, bukan sekadar rutinitas tahunan yang berjalan tanpa kajian mendalam dan landasan fakta yang kuat.
Ketiga, prinsip efisiensi harus dibudayakan sebagai gaya kerja sehari-hari. Setiap perangkat daerah wajib terus mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, lalu mengalihkan sumber daya yang tersedia kepada program-program yang terbukti memberikan manfaat lebih besar dan dampak lebih luas.
Keempat, sistem pengawasan harus diperkuat sejak perencanaan dan penganggaran, tidak hanya saat pelaksanaan selesai. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak hanya berperan mencari kesalahan semata, melainkan juga berfungsi membantu mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, serta secara berkelanjutan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” pesan Timur kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas tersebut.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut, Agustinus Panjaitan, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi ASN bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mutlak agar ASN tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan tantangan zaman. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah.
Agustinus menambahkan, webinar ini juga bertujuan melatih para ASN agar mampu menyusun anggaran yang berbasis pada prioritas daerah serta kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan akuntabel di hadapan rakyat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
