Karo-Mediadelegasi: epat dua bulan berlalu sejak insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis menimpa ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Kamis (13/8/2026), para orang tua murid kembali turun ke jalan menuntut kejelasan penanganan kasus tersebut. Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Karo, Kamis (8/10/2026), sebagai bukti belum adanya kepuasan atas penanganan yang dilakukan sejauh ini.
Para orang tua mendesak seluruh pihak terkait untuk segera bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan ratusan anak mengalami gangguan kesehatan. Mereka menegaskan peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menguap tanpa kejelasan siapa yang harus menanggung beban kerugian dan penderitaan yang dialami para korban.
Massa meminta DPRD Karo segera mengirimkan surat resmi sekaligus memanggil Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas langkah konkret penanganan para korban, termasuk penyediaan dana taktis guna membantu pemulihan kesehatan anak-anak. Mereka menilai jika hanya menunggu mekanisme dari Badan Gizi Nasional, prosesnya akan terlalu lambat dan berbelit-belit.
Kekhawatiran terhadap birokrasi yang panjang mendorong para orang tua menuntut peran aktif pemerintah daerah. Kompensasi dan penanganan kesehatan tidak boleh tertunda hanya karena menunggu prosedur yang berjenjang di tingkat pusat. Kebutuhan anak-anak saat ini mendesak dan tidak bisa ditunda lebih lama lagi.
Selain persoalan kompensasi, para orang tua juga menagih janji DPRD Karo untuk ikut mengawal penyelesaian kasus, termasuk mendesak penetapan status Kejadian Luar Biasa. Penetapan KLB dinilai penting agar penanganan lebih cepat, terpadu, dan didukung alokasi anggaran yang memadai.
Massa juga meminta pimpinan DPRD Karo bersama-sama mendatangi Polres Karo guna mempertanyakan perkembangan pengaduan yang telah mereka sampaikan. Hingga kini, proses hukum dinilai belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut para orang tua, ketiadaan tersangka sangat memprihatinkan mengingat skala dampak yang dialami. “Tukang bakso saja yang menyebabkan orang keracunan langsung jadi tersangka. Ini program pemerintah yang menyebabkan ratusan siswa menderita, justru tidak ada tersangka,” tegas salah satu perwakilan massa.
Massa menegaskan tuntutan mereka bukan semata-mata soal materi, melainkan soal keadilan dan martabat daerah. “Kami bukan mengejar materi. Tapi ini demi marwah Kabupaten Karo. Ini program pemerintah, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Kami meminta peristiwa ini masuk KLB. Bukan masalah nilainya. Kami ingin peristiwa serupa tidak terjadi lagi di Karo,” ujarnya.
Di hadapan para wakil rakyat, para orang tua memohon agar DPRD Karo tidak sekadar menerima aspirasi, melainkan benar-benar mengawal penyelesaian kasus hingga tuntas. Anak-anak mereka masih mengalami dampak kesehatan sekaligus trauma yang mendalam, dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini.
“Tegakkan keadilan bagi kami. Bapak dan Ibu DPRD yang terhormat, tolonglah tegakkan keadilan bagi kami. Sampai hari ini anak-anak kami masih trauma, dan kesehatannya belum pulih,” ungkap seorang orang tua dengan nada haru.
Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring menerima langsung aspirasi para korban. Sekretariat DPRD Karo juga menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus ini. DPRD Karo berjanji akan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencari jalan keluar yang adil dan cepat.
Sementara itu, DPD PDIP Sumut diketahui telah menyalurkan bantuan kepada 495 siswa terdampak melalui rekening tabungan BRI, dengan nominal yang disesuaikan kondisi masing-masing. Namun bantuan tersebut dinilai belum menjawab tuntutan keadilan dan tanggung jawab hukum yang didesak para orang tua. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
