Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi strategis dalam menghadapi tantangan penurunan anggaran daerah pada tahun 2027. Dukungan riset dan kajian akademis ini dinilai krusial agar program pembangunan tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah kolaboratif tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah” yang dihelat di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, memaparkan bahwa proyeksi anggaran tahun 2027 mengalami koreksi signifikan akibat kurang salur tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tercatat terdapat utang kurang salur dari tahun 2026 ke 2027 yang mencapai Rp1,2 triliun.
Kondisi fiskal yang menantang ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat, selektif, dan menerapkan prinsip berorientasi pada hasil (money follows result). Menurut Timur, setiap rupiah anggaran APBD harus difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) serta program strategis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh publik, bukan sekadar rutinitas administratif.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumut memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang memerlukan sokongan kajian akademis, di antaranya:
- Peningkatan Produktivitas Ekonomi: Mengembangkan potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, hingga ekonomi kreatif.
- Penguatan Kualitas SDM & Pelayanan Dasar: Pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta kesehatan ibu dan anak.
- Konektivitas & Infrastruktur: Pemenuhan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
- Pemerataan Antarwilayah: Memberikan perhatian khusus pada wilayah dengan keterbatasan akses seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut berbasis potensi lokal.
- Tata Kelola Pemerintahan: Meningkatkan efektivitas belanja dan inovasi tata kelola bersih melalui evaluasi manfaat program.
Konsep “Kampus Berdampak” dan Riset Berbasis Kebutuhan Nyata
Menanggapi kolaborasi ini, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut baik sinergi lintas sektor tersebut. Ia menegaskan komitmen USU untuk mengusung konsep “Kampus Berdampak” dengan mengubah paradigma riset tradisional.
Jika sebelumnya penelitian kerap berjalan satu arah dari kampus, kini USU membalik orientasinya dengan menyerap langsung problematika riil yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah untuk kemudian dikaji secara ilmiah.
“Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Transformasi institusi USU menuju entrepreneur university didukung oleh kekuatan sumber daya berupa sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa. Melalui inventarisasi permasalahan yang dirumuskan bersama kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota se-Sumut, hasil FGD ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, kerja sama berkelanjutan, serta solusi konkret di tengah keterbatasan fiskal daerah. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
