Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah strategis ini ditempuh guna memperkuat transparansi, mendorong efisiensi penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan tertib, profesional, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Hal tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 18–19 November 2026 ini mengusung tema ‘Kolaborasi Sumut Berkah dalam Optimalisasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Digitalisasi Pengadaan di Sumut’.
Dalam arahannya, Timur menyampaikan dua pesan utama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution kepada seluruh jajaran pengelola pengadaan. Pertama, memperkuat kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang/jasa agar seluruh proses berjalan profesional, akuntabel, serta terhindar dari praktik tindak pidana korupsi.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital yang ditopang oleh sistem pengawasan berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, celah kesalahan administrasi maupun indikasi penyimpangan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.
Lebih jauh, forum koordinasi ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Tujuannya agar tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan berintegritas,” ujar Timur.
Konsolidasi Lima Komoditas untuk Efisiensi Belanja
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumut, Yoga Budi Pratama Irawan, menjelaskan bahwa Rakor ini dirancang untuk memperbarui pemahaman peserta terkait regulasi terkini sekaligus mengasah kemampuan mitigasi risiko di sektor pengadaan.
Yoga menambahkan, Biro PBJ Sumut saat ini tengah memproses tahapan konsolidasi pengadaan terhadap lima komoditas strategis. Kebijakan konsolidasi ini bertujuan menciptakan efisiensi belanja pemerintah sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Lima komoditas yang akan dilakukan konsolidasi adalah kertas, alat elektronik termasuk laptop, printer, AC. Juga akan melakukan konsolidasi belanja jasa outsourcing, dan bahan material seperti semen,” pungkas Yoga. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan






