DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist.

Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan regulasi tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang menjadi forum tertinggi di parlemen tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai jalannya pembahasan tingkat pertama beserta pokok-pokok materi muatan yang telah disepakati bersama pemerintah.

Usai mendengarkan pemaparan laporan panja, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan di ruang sidang paripurna.

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat serentak.

BACA JUGA:  Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah OTK

“Alhamdulillah,” ucap Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya pengambilan keputusan tersebut.

10 Pokok Pembahasan UU Perampasan Aset

Dalam laporan yang disampaikan Ketua Panja RUU Perampasan Aset, terdapat sepuluh substansi utama yang diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, meliputi:

  1. Prinsip dan Asas Hukum: Penetapan judul, prinsip, serta asas hukum perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
  2. Ruang Lingkup dan Jenis Aset: Pengaturan kriteria, jenis, dan nilai aset yang dapat dirampas, termasuk yang berasal dari tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas seperti investasi bodong dan perdagangan saham fiktif.
  3. Sanksi Pidana Tetap Berlaku: Penegasan bahwa ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.
  4. Hukum Acara Perampasan Tanpa Tuntutan Pidana: Pengaturan pembagian kewenangan secara jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based), mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan Pihak Ketiga: Jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan kejelasan beban pembuktian serta kesempatan pembelaan yang memadai.
  6. Pemulihan Hak Korban: Jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat luas.
  7. Badan Pengelola Aset: Pengaturan tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  8. Pengawasan Independen: Pelaksanaan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan pengawas yang bersifat independen.
  9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Langkah mitigasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar instrumen perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
  10. Digitalisasi Pengelolaan Aset: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. D|Red.
BACA JUGA:  Anggota DPR RI Kunjungi Wisata Alam Aek Nauli

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

16 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Roy Suryo Pamer Kaus ‘Rismon End Game’ di PN Jaktim, Sindir Rismon Sianipar Mangkir dari Sidang Kasus Ijazah Jokowi
Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Simak 10 Poin Utamanya
Bank Indonesia Naikkan BI Rate 25 Bps ke Level 6 Persen pada November 2026, Perkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen China untuk Hadiri KTT APEC ke-33, Disambut Meriah Tarian dan Pasukan Kehormatan
Aturan Baru Polri Terbit, Sidang Etik Kini Bisa Digelar Online Jelang Sidang Jenderal Listyo Sigit Pekan Depan
Bareskrim Polri Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete Terkait Dugaan Makar, Usai Resmi Dipecat dari Polri
Menko Yusril Ihza Mahendra Ingatkan Menteri Tak Lempar Masalah ke Presiden Prabowo, Tekankan Solusi Konkret
Ketua DPD Sultan Najamuddin Temui Sufmi Dasco Ahmad Secara Tertutup, Bahas Aspirasi Daerah hingga Isu Cawapres

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Rabu, 18 November 2026 - 16:32 WIB

Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Simak 10 Poin Utamanya

Rabu, 18 November 2026 - 14:54 WIB

Bank Indonesia Naikkan BI Rate 25 Bps ke Level 6 Persen pada November 2026, Perkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Rabu, 18 November 2026 - 14:29 WIB

Presiden Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen China untuk Hadiri KTT APEC ke-33, Disambut Meriah Tarian dan Pasukan Kehormatan

Rabu, 18 November 2026 - 13:46 WIB

Aturan Baru Polri Terbit, Sidang Etik Kini Bisa Digelar Online Jelang Sidang Jenderal Listyo Sigit Pekan Depan

Berita Terbaru