Medan-Mediadelegasi: Kabar tak sedap berhembus kencang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Dugaan monopoli proyek di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk jaksa dan polisi.
Isu APH Main Proyek
Isu ini mencuat setelah beredar informasi mengenai proyek pengadaan internet senilai Rp 27 miliar yang diduga dikuasai oleh oknum APH. Kabar ini sontak membuat geram sejumlah pejabat teras Pemko Medan, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengadaan proyek tersebut.
Sumber terpercaya dari kalangan Eselon II di Pemko Medan mengungkapkan bahwa kabar ini bermula dari Kepala Dinas Kominfo (Kadis Kominfo) Kota Medan, Arrahman Pane, atau yang akrab disapa Amon. Menurut sumber tersebut, Amon disebut-sebut mengatakan bahwa semua proyek di Dinas Kominfo Medan tahun ini sudah “habis” karena diambil oleh APH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/gokart-medan-barat-bersih-lingkungan-cegah-banjir/
Pengakuan senada juga datang dari seorang pengurus partai ternama di Medan. Ia mengaku sudah menghadap Kadis Amon dan mendapatkan jawaban yang sama, bahwa semua proyek Kominfo Medan tahun 2026 sudah dikuasai oleh APH.
Kabar yang menyeret citra APH ini tentu saja mengundang reaksi keras dari sejumlah perwira polisi dan jaksa di Medan. Mereka membantah dengan tegas terlibat dalam proyek-proyek di Dinas Kominfo Medan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Fajar Syah Putra, yang akan segera pindah tugas ke Kejaksaan Agung (Kejagung), bahkan sampai bereaksi keras. Ia membantah pihaknya mendapatkan proyek dari Dinas Kominfo Medan. “Coba tanya siapa APH nya. Saya tidak kenal siapa kadisnya,” kata Kajari Fajar melalui pesan singkat.
Saking geramnya dengan informasi tersebut, Kajari Fajar dilaporkan menyuruh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan untuk menemui Kadis Amon. Di sinilah kemudian Kadis Amon mendapatkan teguran keras.
Sementara itu, Kadis Kominfo Medan, Arrahman Pane alias Amon, sulit dihubungi oleh wartawan. Pesan singkat yang dikirimkan kepadanya tidak mendapatkan respons.
Namun, pada Rabu (14/1/2026), Amon akhirnya bereaksi setelah wartawan mengirimkan kabar mengenai dugaan peran APH dalam 31 paket proyek di dinas yang dipimpinnya. Amon dengan cepat menghubungi wartawan dan menyangkal kebenaran kabar tersebut.
“Tak pernah ada APH main proyek Dinas Kominfo Medan. Lagian semua prosedur soal proyek lewat E-Katalog,” aku Amon. Ia juga menegaskan bahwa semua proyek Kominfo Medan tahun ini sedang berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Jejak Kadis Amon diketahui pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terkait proyek pengadaan internet di Dinas Kominfo Medan. Kasi Pidsus Kejari Medan, Mochamad Ali Rizza, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kominfo Medan untuk dimintai klarifikasi terkait pengadaan internet tersebut.
Menurut Ali Rizza, informasi mengenai dugaan penyelewengan keuangan negara atas proyek pengadaan internet di Dinas Kominfo Medan didapatkan dari laporan intelijen. “Ya, (itu info) dari bagian intel kami, karena sempat ada kelompok masyarakat yang mau demonstrasi waktu itu. Karena seksi intel tidak bisa melakukan pemeriksaan, akhirnya informasi tersebut diteruskan kepada kami,” tandasnya.
Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat mengusut tuntas dugaan monopoli proyek di Dinas Kominfo Medan dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
