Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah menjadikan kegiatan entry meeting Ombudsman RI tahun 2026 sebagai sarana evaluasi menyeluruh. Hal ini diperlukan guna terus menyempurnakan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas.
Pesan tersebut disampaikan Bobby saat membuka secara resmi kegiatan tersebut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (29/7/2026). Acara ini menandai dimulainya proses penilaian serta survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di wilayah Sumatera Utara.
“Kita maknai ini sebagai instrumen penting untuk perbaikan, introspeksi, penyempurnaan sistem kerja, pengelolaan pengaduan, peningkatan kompetensi aparatur, hingga konsistensi standar pelayanan,” tegas Bobby.
Ia turut mengapresiasi capaian Pemprov Sumut yang tahun sebelumnya meraih predikat Opini Kualitas Tinggi atau Zona Hijau. Namun, pencapaian itu tidak boleh membuat pihaknya terlena atau berpuas diri.
“Prestasi ini patut disyukuri, namun harus menjadi pendorong agar bekerja lebih maksimal lagi. Kualitas layanan harus terus ditingkatkan dan diratakan demi kepuasan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan hadir langsung dan menyampaikan bahwa tantangan utama tahun ini adalah keterbatasan fiskal. Efisiensi anggaran di berbagai instansi berpotensi memengaruhi kualitas layanan, sehingga dibutuhkan kolaborasi cerdas untuk mengatasinya.
“Kita dituntut berpikir kreatif. Meski dalam keterbatasan, layanan prima bagi masyarakat tetap harus terjaga. Mari kita cari jalan keluar bersama-sama,” ajak Syafrida.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Herdensi Adnin menjelaskan proses penilaian akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Hasil lengkapnya akan diserahkan pada bulan Desember untuk segera ditindaklanjuti.
“Tidak ada layanan yang sempurna seketika. Yang terpenting adalah komitmen kita: hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kualitas kepatuhan lebih unggul dibanding tahun lalu,” tutur Herdensi.
Kegiatan ini dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sumut, Kepala Kantor BPN Sumut Nugraha, Pj Sekdaprov Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Bobby menegaskan, pengawasan dan masukan dari Ombudsman adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi dengan adil dan cepat.
Seluruh rekomendasi yang nanti diberikan akan dijadikan acuan utama untuk membenahi kekurangan dan mempertahankan hal-hal positif yang sudah berjalan selama ini. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
