“Menimbang banyaknya masalah yang timbul, jadi setelah 6 bulan ke depan baru Dishub Batubara akan mengadakan evaluasi dan perbaikan,” tukas Jonni M.
Tak itu saja, sebelumnya, Jonni juga mengungkapkan akan memberlakuan pengangkatan Jukir Wisata Pantai Sejarah. “Nanti akan ditetapkan lewat SK penetapan parkir.” ujarnya kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Sementara Dirut BUMD, PT PBB Batubara Aldinz Rapolo Siregar menyampaikan bahwa kekisruhan pungli oleh sekelompok pemuda setempat daerah pantai sejarah baru-baru ini tidak diketahuinya.
“Kita saat ini tidak terlibat pengutipan di Pantai Sejarah, jenis parkir yang seperti itu namanya Retribusi Parkir Tempat Tertentu, sebaiknya harus dibangun kesepahaman dengan pihak-pihak tertentu, semisal Kelompok Masyarakat peduli Lingkungan Hidup Pengelola Hutan Mangrove.” ujarnya
Dia menjelaskan, sebelumnya tim Divisi PAD BUMD PT PBB sudah melakukan loby-loby kepada pihak tertentu, seperti kepada ketua pengelola Hutan Kemitraan Masyarakat kelompok Cinta Mangrove Azizi, Kepala desa Perupuk Syarkowi, dan tokoh masyarakat setempat.
Dari hasil pertemuan tersebut, semua pihak mendukung dan menyetujui pihak Divisi PAD BUMD PT PBB melakukan pemungutan Smart Parking berdasarkan Peraturan Bupati Batubara No. 51 tahun 2020 tentang penugasan kepada PT PBB untuk pengelolaan parkir.
Dukungan itu pun didasari dengan terbitnya surat perjanjian kerjasama Nomor : 550/1391/DISHUB/VII/2020 / dan Nomor : 004/PKS/PT.PBB/VII/2020 antara Dinas Perhubungan Kab.Batubara dengan BUMD PT PBBB.
Terhadap kekisruhan pungutan liar sekelompok masyarakat daerah Pantai Sejarah, adalah Azhar salah seorang warga mengatakan, Dishub Batubara ditengarai kangkangi surat kesepakatan kerjasama (MoU) antara Dishub dan BUMD PT PBB.
Dia juga menambahkan, terhadap pengelolaan Pantai Sejarah Desa Perupuk dinilai tidak amanah dan semakin menambah seramnya wajah kondufitas Wisata Pantai Sejarah.
“Rasa kenyamanan para pengunjung terlebih rasa kepuasan dengan tujuan wisata alam bahari terusik dengan hadirnya pungli mengatasnamakan PS,” ungkapnya.
Begitu juga terhadap oknum pengelola wisata, diminta tak menjadikan PS sebagai tameng untuk memuluskan pengutipan parkir di lokasi wisata bahari tersebut.
“Syogianya pengelola parkir memberikan pemahaman terhadap pengunjung, agar memberikan parkir kepada Jukir yang ditunjuk PT PBB, sehingga tak terjadi tumpangtindih dan kekisruhan,” ulasnya.
Kemudian dia meminta agar Bupati Batubara melakukan evaluasi kinerja Dishub Batubara Jonni Marpaung yang telah melanggar azas keputusan Peraturan Bupati terkait penugasan kepada BUMD PT PBB tentang peningkatan PAD Batubara.
“Ini sudah menjadi benangkusut dan Bupati harus segera melakukan evalusi,” tandasnya. D|Bat-AZ
