Humbang:Mediadelwgasi: Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH menerima tim asistensi percepatan Jitupasna dan R3P Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tim BNPB dipimpin Ibu Frisca Saragih Bersama tim yakni Vica, Ria, Wira Harahap, Wahyu, Bjessy dan Ammar. .
Tim dimaksud diterima Bupati Humbang Hasundutan di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Humbang Hasundutan Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi doloksanggul, Jumat 2 Januari 2026.
Tim BNPB, Frisca Saragih menyebutkan audiensi dan kunjungan ini merupakan rangkaian pendampingan BNPB di kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Sebelum Menyusun R3P daerah terlebih dahulu melakukan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) serangkaian kegiatan sistematis untuk menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana serta perkiraan untuk pemulihan pascabencana.
Lebih lajut, pendampingan bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana, menganalisis kebutuhan dan merekomendasikan strategi pemulihan yang efektif dengan melibatkan berbagai unsur.
Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana (Jitupasna) meliputi 5 (lima) sektor yakni perumahan, infrastuktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P Nababan, SH, MH mengucapkan terima kasih dan menyambut baik kunjungan tim dari BNPB.
Dengan adanya pendampingan Tim BNPB diharapkan penyusunan data dan penyajian dokumen R3P dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Dokumen R3P diharapkan menjadi dasar dalam pengusulan dukungan pendanaan Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Bupati Humbang Hasundutan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera menyusun dokumen R3P secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen R3P tersebut harus dilaksanakan secara cermat dengan berlandaskan pada hasil pendataan dan kajian teknis yang akurat sesuai kondisi riil di lapangan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.D|Red
