Perlu menjadi perhatian, tambahnya, perubahan perangkat daerah, penghapusan atau penggabungan Dinas atau Badan yang semula dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada kenyatannya justru cenderung terfokus pada kebutuhan distribusi jabatan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, serta spesifikasi keahlian aparat yang penerima jabatan.
Dikatakan, FOKKSA akan siap mendampingi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk bersama melakukan Riset.
“Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD
dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Hal ini disusun dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah,” katanya.
Karir Pegawai Jadi Perhatian
Pada bagian lain, secara terpisah Alexius Turnip Sekretaris Partai Garuda Sumatera Utara melihat potensi munculnya masalah yang timbul juga berkaitan dengan urusan pemerintahan.
Alexius mencontohkan adanya urusan yang mestinya terpisah justru malah disatukan. Di sisi lain jumlah jabatan yang berubah yang harus berdampak pada karir pegawai. “Semisal, yang semula eselon II terpaksa harus turun menjadi eselon III,” ungkap Alexius.
Pada awal tahun 2017, ungkap Alexius, pemerintah pusat kembali merombak organisasi perangkat daerah dengan pemberlakuan efektif Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Setiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk menyusun ulang SKPD bersama DPRD dengan membentuk peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.
“Hemat saya, Pemkab Samosir perlu melakukan kajian lapangan atau riset tentang hal ini sehingga berdasarkan data tersebut pemerintah daerah dapat mengusukan perangkat daerah yangbaru,” tegasnya. D|Red
