DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU, 23 Bab 313 Pasal

Selasa, 6 Oktober 2026 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 yang mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: Ist.

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 yang mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat langsung meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. “Apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disahkan menjadi UU?” tanyanya. Serentak para anggota menyambut dengan jawaban “Setuju,” menandai kesepakatan menyeluruh atas rancangan aturan ini.

Sebelum pengesahan, Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Putih Sari memaparkan secara rinci seluruh proses penyusunan yang telah dilalui. Hasil pembahasan menghasilkan aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, mencakup berbagai aspek perlindungan bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Putih Sari menegaskan bahwa penyusunan undang-undang ini merupakan bagian penting dari komitmen nasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan hak pekerja. Aturan ini menyasar pada penguatan perlindungan hak normatif, jaminan sosial, kepastian status hubungan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BACA JUGA:  Surat Pemakzulan Wapres Gibran Masuk DPR, Ini Langkah Selanjutnya

Selain itu, undang-undang ini juga dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok pekerja yang rentan, antara lain pekerja perempuan, pekerja anak, serta penyandang disabilitas. Aturan ini juga diharapkan mampu mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat pencari kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik pengesahan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah memandang RUU ini memiliki arti penting sekaligus menjadi tindak lanjut resmi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-21/2023 yang sebelumnya memerintahkan penyempurnaan aturan ketenagakerjaan.

“Pemerintah berpandangan bahwa RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha,” ujar Yassierli mewakili pemerintah.

Undang-undang ini menegaskan sejumlah prinsip dasar, antara lain keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam lingkungan kerja. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap ketentuan, sehingga setiap tempat kerja wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban juga menjadi salah satu pilar utama. Aturan ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, sehingga hubungan industrial dapat berjalan harmonis, adil, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

BACA JUGA:  Rumah Baru, Harapan Baru: Huntap untuk Korban Bencana

Sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan juga diperkuat melalui undang-undang ini. Pengawasan diarahkan agar berjalan lebih efektif, profesional, dan proporsional, tanpa mengabaikan keberlangsungan serta pertumbuhan dunia usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.

Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang merugikan pekerja maupun pengusaha. Setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga pelanggaran dapat dicegah dan diselesaikan sesuai jalur yang berlaku.

Undang-undang ini kini menjadi payung hukum baru yang mengatur segala urusan ketenagakerjaan di Indonesia. Sosialisasi dan pelaksanaan aturan ini akan menjadi langkah penting berikutnya agar seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja maupun pemberi kerja, memahami dan mendapatkan manfaat dari aturan yang baru disahkan ini. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

0 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Sabtu, 21 November 2026 - 10:59 WIB

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Jumat, 20 November 2026 - 13:54 WIB

Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB