Untuk pemenuhan standar pelayanan publik saja, menurut Abyadi, masih banyak unit pelayanan publik yang belum mampu. “Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, bila kewajiban pemenuhan standar pelayanan publik saja belum bisa dilakukan?” tegas Abyadi.
Abyadi juga mengingatkan terkait pembangunan digitalisasi pelayanan publik. Selama ini, pemerintah daerah banyak yang terjebak dalam pembangunan digitalisasi pelayanan publik.
Pembangunan digitalisasi pelayanan publik hanya berorientasi proyek. Artinya hanya untuk mendapatkan komisi proyek. Tapi pada faktanya, digitalisasi pelayanan publik yang dibangun dengan anggaran besar itu, tidak menjawab persoalan substansi layanan. Digitalisasi pelayanan yang dibangun, justru tidak memudahkan masyarakat mendapatkan layanan.
“Saya berharap, Pak Gubernur benar-benar selektif dalam pembangunan digitalisasi pelayanan publik ini. Pilihlah digitalisasi pelayanan publik yang betul-betul membantu rakyat,” katanya.
Misalnya, bagaimana agar layanan kesehatan berkualitas namun gratis. Orang sakit tidak antri lama di rumah sakit untuk berobat, mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) yang cepat tanpa berbelit dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli), pendidikan bermutu yang gratis, dll.
Berobat Gratis
Program Berobat Gratis (Probis) ini memastikan masyarakat mendapatkan pengobatan yang mudah dan gratis. Masyarakat bisa berobat hanya dengan menggunakan KTP.
Menurut Abyadi, selama ini, layanan kesehatan merupakan layanan yang sangat mahal bagi masyarakat miskin.
Banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Bisa karena mahalnya, dan bisa juga karena memang layanannya yang ribet. “Tidak heran, bila masyarakat mampu, lebih memilih berobat ke Pineng, Malayasia,” jelasnya.
Infrastruktur Perlindungan Rakyat
Terkait program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (Instansi), Abyadi berharap, ini bisa menjadi program yang akan menghubungkan seluruh wilayah Sumut secara layak. Tentu, terutama daerah-daerah strategis.
Sementara terkait program Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (Prestice), Abyadi berharap ini akan benar-benar menjadi pelindung masyarakat dari ketidakadilan penerapan hukum.
Pengawasan Program
Abyadi Siregar berharap agar pelaksanaan keenam program unggulan ini, mendapat pengawasan yang ketat.
“Untuk memastikan seluruh program ini berjalan sesuai harapan, maka saya berharap, Pak Gubernur turun langsung setiap saat memonitor tahapan pelaksanaan keenam program ini,” katanya.
Yang paling penting lagi adalah, jangan alergi terhadap pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaksanaan keenam program ini.
“Justru sebaiknya membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasannya. Dengan begitu, program ini akan benar-benar terlaksana dan akan mencapai target yang ingin dicapai,” harap Abyadi Siregar. D|Red-06|Rel
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
