Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan kesiapannya untuk membantu kabupaten/kota di wilayahnya yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah. Langkah ini menjadi strategi penting dalam menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, yang diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap anggaran daerah.
Penyesuaian TKD tahun depan diperkirakan akan mencapai sekitar Rp4,7 triliun, yang terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Penurunan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menyadari situasi tersebut, Gubernur Bobby Nasution mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan saat ini adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025).
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Sumut. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji yang paling sering diucapkan oleh para calon kepala daerah saat kampanye politik.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” kata Bobby.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menjelaskan bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.
Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut, Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan skema pembiayaan alternatif, diharapkan pembangunan di daerah-daerah di Sumut tetap dapat berjalan meskipun terjadi penyesuaian TKD. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
