Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat konsisten melaksanakan rekomendasi dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Saya mengajak seluruh OPD bersama-sama melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara,” katanya saat acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumut Tahun Anggaran (Unaudited) 2024,di Medan, Rabu (26/3).
Ditambahkannya, Pemprov Sumut terus berupaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK Sumut.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK, diakuinya merupakan mekanisme agar Pemprov Sumut tertib dalam administrasi keuangan.
“Inilah semangat kami untuk melakukan pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, dan juga yang terbaik untuk administrasi keuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, Pemprov Sumut sudah 10 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian ((WTP).
Penilaian tersebut menurut Bobby menjadi penyemangat bagi Pemprov Sumut untuk bisa melayani masyarakat.
“Kalau penilaian sudah baik, tentu ini menjadi nilai moril dan tanggung jawab kami, bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada negara. Mudah-mudahan dengan keinginan kita semua, Pemprov bisa mendapat WTP ke-11,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan, pada hari ini ada kedua kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemprov Sumut.
Pertama, pengarahan dalam rangka “exit meeting” pemeriksaan interim dalam penyerahan LKPD Provinsi Sumut.
Kedua, penyampaian LKPD Tahun Anggaran 2024-Unaudited kepada BPK yang akan diaudit.
“Pemeriksaan laporan keuangan itu ada tahapannya, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan baru akan kami mulai ketika sudah diserahkan,” paparnya.
Dari hasil perencanaan, pihaknya akan menentukan strategi dan mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan.
BPK dalam melaksanakan audit, menurut dia, mengacu kepada aturan perundang-undangan, salah satunya adalah pemeriksaan yang diatur waktunya seperti laporan keuangan pemerintah. D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
