Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Topan Obaja Ginting memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kebijakan anggaran di Dinas PUPR Sumut. Hal ini memungkinkan dirinya untuk melakukan pergeseran anggaran proyek jalan sesuai dengan keinginannya.
Persidangan ini terus mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Masyarakat berharap agar persidangan ini dapat berjalan transparan dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi.
Keterangan dari para saksi dan terdakwa diharapkan dapat membuka tabir gelap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor infrastruktur. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
