Di sisi lain, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sumut yang mencapai 5,03% pada 2024. Ia mengingatkan bahwa capaian ini perlu ditingkatkan dengan strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah.
“Pertumbuhan Sumut solid, tapi kita perlu mengurangi disparitas dan memperkuat sektor-sektor produktif di daerah.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi,” paparnya.
Amalia juga menegaskan bahwa BPS mendapat amanah dari Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Inpres ini menjadi pedoman untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu. Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan updating DTSEN secara langsung dengan melihat kondisi objektif masyarakat di lapangan.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kontribusi sebagai salah satu daerah penopang ekonomi Sumut, dengan PDRB ADHB mencapai Rp57,4 triliun atau peringkat ke-5 tertinggi di provinsi.
Asahan menegaskan komitmen memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pangan
Kehadiran Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dalam forum ini bukan sekadar bentuk seremoni, melainkan wujud keseriusan Pemkab Asahan dalam merespons arah kebijakan provinsi.
“Asahan siap mendukung langkah Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan potensi sektor riil yang kita miliki, ditambah perbaikan layanan publik dan dukungan kebijakan fiskal, kami optimistis Asahan dapat memperluas kontribusi terhadap ekonomi Sumut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Asahan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemkab Asahan, yakni Kepala Bapperida Kabupaten Asahan, Kepala BKAD/Bappenda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, sebagai bentuk dukungan teknis terhadap kebijakan ekonomi makro yang dibahas.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
