Kejagung Cekal Lima Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pajak 2016-2020

Kamis, 20 November 2025 - 16:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejagung mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang termasuk eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirut Djarum Victor Rachmat Hartono. Foto: Ist.

Kejagung mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang termasuk eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirut Djarum Victor Rachmat Hartono. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap lima orang kepada pihak imigrasi. Pencekalan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pajak pada periode 2016-2020.

“Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ucap Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Adapun kelima orang yang dicekal tersebut adalah:

1. Ken Dwijugiasteadi, selaku mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan
2. Victor Rachmat Hartono, selaku Direktur Utama PT Djarum
3. Karl Layman, selaku Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
4. Heru Budijanto Prabowo, selaku konsultan pajak
5. Bernadette Ning Dijah Prananingrum, selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang, Jawa Tengah

BACA JUGA:  Dari Miliarder ke Tersangka: Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap Kasus Korupsi

Terkait pengajuan pencekalan ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, juga telah memberikan konfirmasi.

“Betul dan sudah kita laksanakan sesuai permintaan tersebut,” kata Agus saat dihubungi wartawan.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

“Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” ucap Anang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Meski begitu, Anang tidak menjelaskan secara rinci terkait kronologi kasus tersebut. Dia hanya mengungkap bahwa perkara ini berkaitan dengan pegawai pajak pada Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:  Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran 32 Kg Sabu Jaringan Malaysia, Satu Kurir Ditangkap di Jakarta Utara

“Oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ujar dia.

Anang menambahkan bahwa kasus ini juga sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.

Dengan adanya pencekalan terhadap lima orang tersebut, diharapkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pajak ini dapat berjalan lancar dan segera mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran dari Wapres
Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo Usai Purna Tugas
Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Nagan Raya Aceh dan Janjikan Pembangunan Sekolah Unggulan
Presiden Prabowo Kunjungan Kerja ke Aceh Saksikan Pembentangan Bendera Merah Putih 24 Km
Polri Tegaskan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Perlakuan Khusus
Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Istana Negara
Mahasiswa Demo di DPR Desak Pemakzulan Gibran dan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:51 WIB

Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 14:31 WIB

PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran dari Wapres

Rabu, 11 November 2026 - 13:40 WIB

Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo Usai Purna Tugas

Rabu, 11 November 2026 - 11:46 WIB

Presiden Prabowo Kunjungan Kerja ke Aceh Saksikan Pembentangan Bendera Merah Putih 24 Km

Rabu, 11 November 2026 - 11:06 WIB

Polri Tegaskan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Perlakuan Khusus

Berita Terbaru