Jakarta-Mediadelegasi : Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan dari Kementerian Koperasi pada 7 Mei 2025 untuk membahas program Koperasi Merah Putih. Pertemuan ini bertujuan untuk meminta dukungan dan pengawasan dari Kejagung dalam menjalankan program ini.
Burhanuddin menyatakan bahwa Kejagung siap memberikan bantuan hukum dan peta kerawanan untuk mencegah korupsi dalam program ini. “Koperasi ini cukup luas dengan di seluruh desa seluruh Indonesia, sekitar 80 ribu koperasi,” ujar Burhanuddin.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta Kejagung memberikan pendampingan hukum, mitigasi risiko, dan pembinaan kepada aparat dan kepala desa yang menjadi pengelola Koperasi Merah Putih. “Sehingga kita perlu memitigasi risiko sejak perencanaan dan pengawasan, dan juga supaya tujuan mulia dari program Kopdes Merah Putih ini bisa kita wujudkan,” kata Budi.
Program Koperasi Merah Putih bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan pemerintah tidak ingin korupsi menyusup dalam program ini. Kejagung dan Kementerian Koperasi sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan program ini dengan transparan dan akuntabel.
Burhanuddin menambahkan bahwa Kejagung akan memberikan dukungan penuh untuk program ini. “Kami akan memberikan bantuan hukum dan peta kerawanan untuk mencegah korupsi dalam program ini,” kata Burhanuddin.
Budi menyatakan bahwa program Koperasi Merah Putih sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program ini akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” ujar Budi.
Kejagung dan Kementerian Koperasi akan bekerja sama untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan transparan. “Kami akan melakukan pengawasan dan pendampingan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana,” kata Burhanuddin.
Program Koperasi Merah Putih akan melibatkan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. “Program ini akan mencakup seluruh desa di Indonesia dan akan melibatkan banyak pihak,” ujar Budi.
