“Setelah kita menyatakan keberatan, ARS memang merespon dengan mengganti atap yang rusak dengan seng bekas,” ucapnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui instansi terkait, kata Riamin, seharusnya merespon keluhan atas dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan rumah di Jalan Teratai Nomor 42-A itu.
Zani Afoh Saragih selaku kuasa hukum Riamin Br Purba, menyatakan juga pernah mendampingi kliennya itu untuk menyampaikan keberatan atas pembangunan rumah tersebut kepada Lurah Hamdan dan Camat Medan Maimun.
Namun fakta yang terjadi, kata Zani, Camat Medan Maimun hanya sebatas mengeluar surat himbauan agar pemilik bangunan mematuhi peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2021, Nomor 5 Tahun 2021 dan Nomor 56 Tahun 2021.
Jika mengacu kepada beberapa peraturan Wali Kota Medan tersebut, menurut pengacara senior ini, pihaknya menduga telah terjadi pelanggaran secara administrasi maupun hukum pidana selama proses pengerjaan pembangunan rumah itu.
Dia juga mempersoalkan legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki oleh ARS, karena surat IMB tersebut diduga kuat baru diterbitkan setelah proses pembangunan rumah itu sudah dikerjakan selama lima bulan.
“Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengerjaan fisik suatu bangunan baru bisa dilaksanakan setelah Pemkot Medan menerbitkan surat IMB,” tambahnya. D|Med-60
