Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto Diberhentikan dari ASN, 17 Pejabat Dijatuhi Sanksi

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wisnu Hani Putranto, mantan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, yang resmi diberhentikan dari status ASN terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan pemasyarakatan tersebut, Senin (5/10/2026). Foto: Ist.

Wisnu Hani Putranto, mantan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, yang resmi diberhentikan dari status ASN terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan pemasyarakatan tersebut, Senin (5/10/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara. Tindakan tegas ini diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul hebohnya temuan fasilitas berstandar apartemen mewah di lingkungan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan, mengonfirmasi pemberhentian tersebut di hadapan awak media, Senin (5/10/2026). Ia menegaskan bahwa nama Wisnu Hani Putranto termasuk dalam daftar pejabat yang dikenai sanksi paling berat atas temuan yang memicu sorotan publik luas ini.

“(Wisnu) Diberhentikan jadi ASN,” ujar Rudi secara tegas. Keputusan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah menindaklanjuti setiap temuan penyimpangan yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya Kepala Lapas, total ada 17 pejabat di lingkungan pemasyarakatan yang dijatuhi sanksi terkait kasus ini. Dua Kepala Lapas — baik yang menjabat saat peristiwa maupun yang sebelumnya — turut diperiksa dan dikenai tindakan disiplin.

Rudi Setiawan merinci rincian sanksi yang dijatuhkan: satu orang diberhentikan dari kepegawaian, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang lainnya menerima hukuman disiplin sedang. Pembagian ini didasarkan pada peran serta tanggung jawab masing-masing dalam temuan yang terjadi.

BACA JUGA:  Jokowi Ungkap Momen Pertama Tahu Tudingan Ijazah Palsu di Sidang PN Jaktim

“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pejabat yang sedang menjabat, tetapi juga kepada pimpinan sebelumnya yang dianggap memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan fasilitas tersebut.

Sebelum keputusan pemberhentian ini dikeluarkan, Kemenimipas lebih dulu menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan proses pemeriksaan. Penonaktifan dilakukan tak lama setelah Ombudsman RI menggelar inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah ketidakberesan di lokasi.

Lima pejabat yang sempat dinonaktifkan tersebut meliputi Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Seluruhnya diturunkan dari jabatan agar tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong memicu gelombang kecaman publik. Di dalam kawasan hunian warga binaan ditemukan perlengkapan yang tidak wajar, mulai dari alat olahraga, televisi berukuran besar, hingga kulkas, yang dinilai tidak selayaknya tersedia di lembaga pemasyarakatan.

BACA JUGA:  Proyek KDMP Bener Meriah Berbau Kecurangan: Pekerja Terlantar, Kontraktor Menghilang, Bahan Bangunan Tak Layak

Komisi XIII DPR RI juga telah mendesak penertiban menyeluruh di seluruh Lapas di Indonesia setelah melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Anggota dewan meminta pembongkaran bangunan yang tidak sesuai peruntukan serta pemerataan perlakuan bagi seluruh warga binaan tanpa diskriminasi.

Kemenimipas berjanji tidak akan berhenti pada sanksi administratif semata. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan unsur pidana, kasus akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut. Tujuannya adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan yang seharusnya mendidik, bukan memfasilitasi ketidakadilan.

Dengan dijatuhkannya sanksi ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan mengambil pelajaran dan kembali bekerja sesuai aturan. Pengawasan diperketat agar tidak ada lagi fasilitas istimewa yang dinikmati segelintir orang, sementara yang lain memperoleh perlakuan yang seharusnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

4 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru