Ketua GCP: Saya Di-prank, KPU Harus Bertanggung Jawab Polemik Ijazah Gibran

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua GCP Kurniawan (tengah) saat konferensi pers, Rabu (7/10/2026). Mengaku merasa di-prank pasca putusan MK soal ijazah Gibran, desak KPU bertanggung jawab dan jelaskan verifikasi ke DPR–MPR. Foto: Ist.

Ketua GCP Kurniawan (tengah) saat konferensi pers, Rabu (7/10/2026). Mengaku merasa di-prank pasca putusan MK soal ijazah Gibran, desak KPU bertanggung jawab dan jelaskan verifikasi ke DPR–MPR. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan, mengaku merasa seolah-olah telah dipermainkan atau “di-prank” menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri yang setara dengan tamatan SMA. Pengakuan ini disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).

Kurniawan merupakan salah satu relawan yang pertama kali mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Keterlibatan langsung ini membuat sorotan yang muncul kini terasa lebih menyakitkan dan memprihatinkan baginya.

“Ya di-prank, yang jelas di-prank,” tegas Kurniawan secara lugas. Ia merasa kepercayaan yang diberikan masyarakat dan relawan kepada proses pencalonan telah disia-siakan karena persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Menurutnya, polemik ini tidak akan muncul seandainya Komisi Pemilihan Umum menjalankan proses verifikasi administrasi calon secara ketat, jujur, dan profesional. Persyaratan pendidikan adalah hal paling dasar yang harus dipastikan kebenarannya sebelum seseorang dinyatakan lolos ke tahap pencalonan.

BACA JUGA:  Kasus TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Enam Saksi, Telusuri Aset Dugaan Hasil Kejahatan

Kurniawan menyayangkan ketimpangan yang terasa tidak adil bagi masyarakat luas. “Coba bayangin aja, bagaimana perasaan adik-adik kita yang kuliah menghabiskan uang banyak? Dia tidak diberi kesempatan, sementara yang begini bisa menjadi pemimpin kita?” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ia meminta KPU secara penuh bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. DPR dan MPR pun didesak memanggil pimpinan KPU untuk meminta penjelasan transparan mengenai bagaimana proses verifikasi berjalan hingga Gibran dinyatakan memenuhi syarat pendidikan.

“Yang paling penting, KPU harus bertanggung jawab. Karena mereka yang sudah meloloskan seorang Gibran sampai bisa mengikuti pencalonan wapres dan sekarang muncul kasus seperti ini,” katanya. Keterlambatan penanganan dianggap dapat memperburuk ketidakpercayaan publik.

Kurniawan menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu pribadi, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Apabila masyarakat mulai ragu pada penyelenggara pemilu, kelangsungan pesta demokrasi ke depan dapat terancam.

BACA JUGA:  KPU: Pengumuman Gubernur-Wagub Sumut Terpilih 15 Desember

“Kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada KPU, bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu maupun pilkada selanjutnya?” tanyanya. Ketidakpercayaan yang merembet dapat melemahkan fondasi demokrasi yang telah dibangun.

Ia mengingatkan KPU untuk segera menuntaskan masalah ini sebelum menjadi “bola liar” yang semakin sulit dikendalikan. Penjelasan yang terbuka dan tindakan perbaikan yang nyata sangat dinanti masyarakat.

Sebelumnya, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA. Meski demikian, permohonan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum serta diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Kini perhatian publik beralih ke langkah lanjutan yang akan diambil KPU, DPR, maupun MPR. Masyarakat berhak mengetahui proses yang sebenarnya terjadi dan memastikan hal serupa tidak terulang pada pemilihan-pemilihan mendatang. D|Red.

 

 

3 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru