Balige-Mediadelegasi: Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) mengingatkan Pemerintah segera membenahi Geopark Kaldera Toba agar status taman bumi tersebut dalam keanggotaan UNESCO Global Geoparks (UGG) dapat dipertahankan.
“KMDT meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi status Geopark Kaldera Toba oleh Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan atau UNESCO,” kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung kepada pers, di Balige, Kabupaten Toba, Kamis (23/11).
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan yang berlangsung di Maroko 4-5 September 2023 lalu, UNESCO Global Geopark melayangkan “yellow card” atau kartu kuning untuk Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba.
Menurut Edison, implikasi kartu kuning itu harus disikapi secara sangat serius melalui langkah kongkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan berbagai perbaikan pengelolaaan dan pengembangan Geopark Kaldera Toba secara signifikan dalam satu tahun ke depan.
Sebab, lanjutnya, bila pemerintah bersama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGGp) tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO dalam waktu dua tahun setelah mendapat kartu kuning, maka Geopark Kaldera Toba akan mendapat “kartu merah” atau dengan kata lain dikeluarkan dari keanggotaan UGG.
“Bila hal itu sampai terjadi, betapa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena dianggap tak becus mengelola Kaldera Toba yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia,” ujar Edison.
Ditambahkannya, predikat kartu kuning yang melekat pada Geopark Kaldera Toba saat ini dikuatirkan akan berkolerasi negatif terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh Pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal itu, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) agar segera melaksanakan restrukturisasi di tubuh BP-TCUGGp dengan menempatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya.
Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten se-kawasan Danau Toba, perguruan tinggi maupun swasta dalam melakukan perbaikan pengelolaaan dan pengembangan Geopark Kaldera Toba.
Edison menegaskan, KMDT sebagai organisasi masyarakat yang salah satu programnya fokus pada pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata Danau Toba menaruh perhatian serius terhadap peringatan dari UNESCO Global Geoparks yang disebabkan oleh buruknya kinerja pengelolaan Geopark Kaldera Toba selama ini.
Bahkan, sebut dia, masalah buruknya kinerja pengelolaan Geopark Kaldera Toba telah pula menjadi agenda utama bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan pengurus DPP KMDT di Jakarta pada 2 Oktober 2023.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda tersebut, kata Edison, pihak KMDT dan Komisi X DPRI pada prinsipnya berharap dan akan memperjuangkan agar Geopark Kaldera Toba tidak dicabut dari keanggotaan UNESCO Global Geoparks. D|Red