Medan-Mediadelegasi: Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) mengusulkan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya mempertahankan status Danau Toba sebagai salah satu warisan dunia yang terdaftar di UNESCO Global Geoparks.
“KMDT ikut merasa prihatin karena status Danau Toba dalam keanggotaan Global Geopark Network saat ini terancam dicabut, sehingga kami terpanggil untuk menyusun beberapa rekomendasi yang diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan sesuai kriteria yang ditetapkan UNESCO,” kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, di Jakarta, Sabtu (9/9).
Edison mengemukakan hal tersebut saat melakukan video conference dengan sejumlah pengurus KMDT di seluruh Indonesia, kalangan akademisi dan pemerhati lingkungan, antara lain mantan Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI Purn. Nurhajizah Marpaung, Prof. Erika Revida Saragih, Ria Dahlia, Ketua Bidang Edukasi dan Litbang Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BP TCUGG) Wilmar Simanjorang, Perhatian Marpaung dari LPKNI Jawa Timur dan Martua Situngkir.
Disebutkannya, beberapa rekomendasi yang segera disampaikan KMDT kepada pemerintah, antara lain perlunya segera dilakukan reorganisasi di tubuh BP TCUGG dan
memperkuat keterlibatan masyarakat dalam studi penelitian, konservasi dan promosi penduduk asli setempat dan budaya serta bahasa mereka.
Menurut anggota Dewan Pakar KMDT Dr Ir. Wan Hidayati M.Si, penetapan status Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO semula diharapkan mampu berperan menjadi salah satu pemicu pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Sayangnya, lanjut dia, program pengembangan perekonomian dan pembangunan di kawasan Taman Bumi Dunia Danau Toba seperti yang ditetapkan dalam kriteria UNESCO nyaris tidak mampu dijalankan secara konsisten oleh BP TCUGG, sehingga akhirnya organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu memberikan peringatan kartu kuning pada Geopark Kaldera Toba.
“BP TCUGG seyogyanya memahami secara utuh prinsip-prinsip pengelolaan geopark yang berstandar internasional. Itu artinya kita tidak bisa bekerja dengan menerapkan prinsip2 lokal dan nasional dalam mengelola Taman Bumi Dunia,” ucap dia.
Ia mengingatkan, empat rekomendasi seputar perbaikan dan penataan kawasan Geopark Kaldera Tobayang dikeluarkan UNESCO harus disikapi serius melalui penerapan kebijakan yang lebih terarah dari Pemerintah dalam hal ini BP TCUGG bersama para pemangku kepentingan.
Salah satu poin dari rekomendasi yang wajib dilaksanakan adalah edukasi “by research”.
“Kalau dikatakan edukasi “by research”, maka yg melakukan edukasi bukan hanya BP TCUGG, tetapi perlu melibatkan segenap pihak melalui program kemitraan atau partnership yang di dalamnya termasuk KMDT,” sebut mantan General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) itu.
Selain KMDT, kata dia, pemerintah daerah dari tujuh kabupaten se kawasan Danau Toba juga memiliki peranan dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa wilayahnya termasuk kawasan geopark.
Terkait besarnya peranan dan tanggung jawab dalam hal melakukan edukasi dan sosialiasi geopark, lanjut dia, tentunya perguruan tinggi perlu dilibatkan secara langsung dalam program edukasi “by research” agar rekomendasi yang dikeluarkan UNESCO benar-benar dapat terimplementasi dan inovasi yang dihasilkan memberi manfaat ekonomi maupun sosial.
Kongkretnya, kata Hidayati, BP TCUGG harus bisa melestarikan potensi geologi, budaya, keanekaragaman hayatinya dengan mengupayakan kolaborasi memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Semua elemen masyarakat setempat, termasuk pemerintah daerah dari tujuh kabupaten se kawasan Danau Toba juga memiliki peranan untuk melakukan edukasi,”
Sebab, ia memastikan bahwa kemampuan kolaborasi wilayah geologi dan budaya masyarakat menjadi poin penting yang diapresiasi oleh Tim Asesor UNESCO ketika melakukan kembali pengecekan lapangan atau revalidasi Geopark Kaldera Toba.
“Prinsip utama di dalam pengelola Geopark Kaldera Toba adalah bottom up dalam hal ini masyarakat, makanya KMDT sebagai organisasi independen ikut memiliki peranan strategis sebagai pemicu untuk mewujudkan keberhasilan BP TCUGG,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPW KMDT Sumatera Utara Prof. Dr Binari Manurung menyatakan sependapat dengan program edukasi mengenai Geopark Kaldera Toba yang disampaikan oleh Wan Hidayati.
“Program edukasi “by research” harus mengacu kepada rekomendasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga Danau Toba tidak hanya dipandang dari sisi keindahan panorama alam semata, tetapi juga harus berbasis geopark sehingga benar-benar menjadi pusat perhatian bagi dunia internasional,” ujar dia.
Oleh karena itu, Binari menyarankan agar hal-hal yang bersifat edukasi tersebut perlu segera disusun untuk selanjutnya diterapkan kepada seluruh masyarakat yang tersebar di kawasan Danau Toba.
“Kalau program-program yang diusulkan oleh KMDT tersebut bisa segera dilaksanakan secara konsisten, saya merasa optimis status Geopark Kaldera Toba bisa terus dipertahankan,” tuturnya. D|Red
