Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (28/4), membenarkan mengundang Gubernur Sumatera Utara ( Sumut) Bobby Afif Nasution dalam rangka diskusi untuk menyerap aspirasi terkait strategi dan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dalam diskusi tersebut, pihak KPK menyatakan senantiasa terbuka untuk memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan korupsi kepada jajaran pimpinan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di Sumut.
Menurut Tim Jubir KPK Budi Prasetyo, koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah.
Disebutkannya, dalam diskusi tersebut KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.
“Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah,” ujar dia, seperti dikutip Mediadelegasi Medan dari berbagai sumber.
Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut saja, tetapi juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.
“Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholders kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan,” paparnya.
Secara terpisah, Bobby Nasution mengemukakan bahwa dirinya selama beberapa jam berdiskusi dengan jajaran pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.
“Saya diundang oleh KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD,” katanya usai menghadiri diskusi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Mantan Wali Kota Medan itu menjelaskan bahwa sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK.
Salah satu topik yang didiskusikan adalah seputar penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah ditinjau dari berbagai sisi.
