KPK Panggil Eks Bupati Tapsel & Madina, 15 Saksi Diperiksa Pengembangan Korupsi Jalan Sumut

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK Periksa Eks Bupati Tapsel dan Madina terkait Pengembangan Kasus Jalan Sumut. Foto: Ist.

KPK Periksa Eks Bupati Tapsel dan Madina terkait Pengembangan Kasus Jalan Sumut. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua mantan kepala daerah sekaligus sejumlah pejabat terkait dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu (7/10/2026).

Dua mantan bupati yang dipanggil sebagai saksi adalah Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, mantan Bupati Tapanuli Selatan, serta Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, mantan Bupati Mandailing Natal. Keduanya diperiksa di Kantor KPPN Padang Sidempuan bersama lima saksi lainnya yang berasal dari lingkungan pemerintah kabupaten terkait.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi hal tersebut. “Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan,” ujarnya dalam keterangan resmi. Lokasi ini dipilih mengingat banyaknya proyek yang bersinggungan dengan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.

Lima saksi lain yang diperiksa di lokasi tersebut antara lain Hanafi Rambe selaku pengemudi Dinas PUPR Tapanuli Selatan, Elpi Yanti Haraha selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, serta Rajab Asri Nasution selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Dua saksi tambahan di Padang Sidempuan adalah Mardiah, staf tenaga honorer di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, serta Ramlan yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Lawas Utara pada periode 2021–2024. Kehadiran mereka diharapkan dapat melengkapi keterangan terkait alur perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

BACA JUGA:  Basarnas Bengkulu Dikerahkan Cari 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Hilang di Sekitar Anak Krakatau

Sementara itu, tim penyidik KPK juga menggelar pemeriksaan delapan saksi lainnya secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kelompok ini terdiri dari pejabat serta mantan pejabat yang pernah menjabat di lingkungan BBPJN Sumatera Utara pada berbagai periode kepemimpinan.

Mereka meliputi Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja selaku Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025, Dicky Erlangga selaku Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I periode 2023–2025, serta Rahmad Parulian yang menjabat posisi sama pada periode 2021–2023. Munson Ponter Paulus Hutauruk juga diperiksa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 1.4 Satker Wilayah I.

Empat saksi lainnya di Jakarta adalah Faisal selaku PPK 1.1 Satker Wilayah I periode 2023–2025, Heri Handoko selaku PPK 1.2 pada periode yang sama, T. Rahmatsyah Putra alias Dadam selaku Kasatker PJN Wilayah II periode 2023–2024, serta Manaek Manalu selaku PPK 2.2 Satker Wilayah II periode 2023–2025.

BACA JUGA:  Gunung Semeru Erupsi 3 Kali dalam 2 Jam, Kolom Abu Capai 1.000 Meter, Status Tetap Siaga

Hingga saat ini, materi mendalam yang akan digali dari keseluruhan 15 saksi belum diungkapkan secara rinci. Namun pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pengembangan perkara yang bermula dari penangkapan tangan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, pada Kamis (26/6/2026).

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidikan ini berangkat dari peristiwa operasi tangkap tangan yang menyoroti proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumut serta pembangunan jalan nasional di Wilayah I Sumatera Utara. Seluruh proses masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.

Artinya, hingga tahap pemeriksaan ini belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. KPK menegaskan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ditemukan bukti yang cukup.

Masyarakat berharap proses ini dapat mengungkap seluruh aliran dana, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta kerugian negara yang timbul. Transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus ini menjadi penting guna memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

2 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru