Medan-Mediadelegasi: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik-praktik curang yang dilakukan oleh para eksportir nakal untuk menghindari kewajiban bea keluar. Praktik ini berpotensi merugikan penerimaan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menkeu menegaskan bahwa praktik gelap ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak integritas proses ekspor nasional.
Empat Modus Penghindaran Bea Keluar yang Terkuak:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Rekayasa Administratif: Eksportir dengan sengaja memanipulasi pemberitahuan jumlah, jenis barang, dan pos tarif agar nilai pungutan menjadi lebih kecil.
- Modus Antarpulau: Barang ekspor disamarkan sebagai barang domestik, seolah-olah hanya dikirim antar wilayah dalam negeri.
- Penyembunyian Barang Ilegal: Barang ilegal dicampur ke dalam barang legal untuk mengaburkan identitas komoditas yang sebenarnya.
- Penyelundupan Tanpa Dokumen: Barang langsung diekspor tanpa melalui prosedur dan dokumen resmi
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini menerapkan tiga lapis penjagaan superketat untuk mengatasi praktik-praktik tersebut:
- Pre-Clearance: Penguatan intelijen kepabeanan, pemetaan titik rawan ekspor ilegal, pertukaran data lintas kementerian, dan deteksi anomali perdagangan melalui monitoring data.
- Clearance: Analisis dokumen ekspor secara menyeluruh, penggunaan teknologi Gamma Ray & X-Ray, dan patroli laut untuk menutup celah penyelundupan.
- Post-Clearance: Audit bersama Ditjen Pajak & Kemendag, serta pendekatan lintas sektor agar tidak ada pelanggaran yang lolos.
Data yang disampaikan Menkeu menunjukkan bahwa pengawasan bea keluar yang semakin ketat justru berhasil mendongkrak penerimaan negara:
- 2023: Rp191,5 miliar
- 2024: Rp477,9 miliar
- Januari – November 2025: Rp496,7 miliar
Sebagian besar penerimaan tahun ini berasal dari nota pembetulan, yang trennya terus meningkat seiring dengan semakin ketatnya pengawasan. “Ini bukti bahwa kepatuhan eksportir mulai membaik dan administrasi kian terkontrol,” ujar Menkeu.
Aktivitas pengawasan yang semakin agresif juga terlihat dari lonjakan kasus penindakan sejak tahun 2023:
- Jumlah Kasus Ekspor Umum: 2023: 258 kasus, 2024: 255 kasus, 2025 (hingga saat ini): 155 kasus
- Nilai Barang yang Ditindak: 2023: Rp326 miliar, 2024: Rp313 miliar, 2025: Rp219,8 miliar
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengawasan fisik, analisis risiko, dan audit telah memberikan dampak nyata dalam memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah kebocoran penerimaan negara. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
