Medan, mediadelegasi.id – Utang pemerintah RI (Republik Indonesia) saat ini tercatat mendekati Rp 10 ribu triliun, tepatnya diangka Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, mengalami kenaikan hampir 3 persen dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Dilansir dari Ekonomi, peningkatan nominal utang ini membawa rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada level 40,75 persen.
Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan rasio tersebut dihitung berdasarkan akumulasi PDB harga berlaku kuartal I/2026 senilai Rp6.187,2 triliun ditambah tiga kuartal sebelumnya yang mencapai Rp24.341,4 triliun. Mayoritas komposisi instrumen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun.
Utang Pemerintah RI mendakati 10 Ribu triliun itu, pihak otoritas fiskal menjelaskan bahwa porsi pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau setara 13 persen dari total kewajiban pemerintah. Struktur utang ini tetap didominasi oleh instrumen surat utang yang porsinya mencapai lebih dari 87 persen.
“Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%,” dikutip dari situs resmi DJPPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk memperkuat penerimaan negara guna menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN. Hingga kuartal I/2026, defisit APBN dilaporkan sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB dengan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp258,7 triliun.
“Mereka bilang antara 15% sampai 20% [terhadap penerimaan] ya. Kami akan turun ke bawah di sekitar sana. Sekarang agak di atas level, atas sedikit. Kata S&P itu salah satu matriks mereka yang kita ada di limit. Kami akan dorong terus ke bawah dan kami sudah tahu caranya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Maret 2026).Realisasi Utang Baru: Rp386 triliun (Akumulasi Januari – Mei 2026).Utang Luar Negeri (ULN): US$433,4 miliar atau setara Rp7.656 triliun (Posisi Kuartal I 2026).Batas Aman Rasio Utang: 40,75% terhadap PDB (jauh di bawah batas aman UU No. 17/2003 yang ditetapkan maksimal 60% terhadap PDB).Untuk memantau publikasi laporan APBN berkala dan data utang bulanan terbaru, Anda dapat mengakses situs resmi Kementerian Keuangan RI atau memantau rilis statistik resmi di Bank Indonesia.
Malah Tarik Utang Baru Sebesar Rp 386 Triliun Hingga Mei 2026
Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 386 triliun hingga Mei 2026 atau setara 46,4% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026.
Realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 351 triliun pada Mei 2025.
Untuk diketahui, penarikan utang baru ini mayoritas dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat, pembiayaan non utang hingga akhir Mei 2026 sebesar Rp 6,5 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan APBN mencapai Rp 379,4 triliun atau 55,1% dari pagu yang ditetapkan tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proses pembiayaan anggaran berjalan normal meskipun pasar keuangan global masih diwarnai ketidakpastian dan volatilitas.
“Pembiayaan berlangsung normal karena keseimbangan primer kita masih surplus Rp 58,6 triliun. Sampai sekarang pembiayaan anggaran mencapai Rp 379,4 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni, pada Jumat (5/6/2026) kemarin.
Menurutnya, tingginya minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) menjadi sinyal bahwa kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga.
Purbaya menjelaskan, meskipun pasar global sempat mengalami gejolak, kondisi pasar obligasi domestik relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari pergerakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun yang cenderung datar dalam beberapa bulan terakhir.
“Yang penting Anda lihat, pasar kan gonjang-ganjing, tetapi penggemar SUN kita masih cukup banyak dan tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita,” pungkasnya.(D-berbagai sumber)
