Jakarta-Mediadelegasi: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pihaknya belum dapat membeberkan isi surat tersebut kepada publik sebelum dibahas di tingkat pimpinan.
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026), Muzani menjelaskan bahwa surat dari kepala negara akan segera ditindaklanjuti dalam forum rapat gabungan (ragab) MPR.
“Memang tadi kami jam 11.10 menit kami terima surat dari presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragab. Apa hasilnya segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab,” ujar Muzani kepada awak media.
Saat dimintai keterangan lebih jauh mengenai detail poin dalam surat tersebut, Muzani mengaku belum mengetahuinya. Ia memastikan seluruh hasil pembahasan rapat gabungan akan segera diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah pertemuan rampung.
“Oh, saya belum tahu. Nanti akan kita bahas di ragab. Ya nanti tunggu di ragab hasil, pasti saya umumkan ke kawan-kawan. Tapi mohon sabar sebentar,” tegasnya.
Koalisi Sepakat Dukung Kader Gerindra untuk Kursi Wapres
Diterimanya surat presiden ini beriringan dengan dinamika pembahasan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di internal koalisi. Sehari sebelumnya, Minggu (15/11/2026), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa partai politik pengusung telah mencapai kesepakatan usai dipanggil oleh Presiden Prabowo.
Menurut Zulkifli Hasan, hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi sepakat untuk tidak mengajukan kader masing-masing dan bulat mendukung kandidat dari Partai Gerindra.
“Tadi saya mengatakan, kita PAN tidak (mengusulkan calon cawapres). Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulkifli dalam keterangannya.
Zulkifli menjelaskan, Presiden Prabowo telah memberikan tenggat waktu satu minggu bagi partai pengusung—yang meliputi Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat—untuk melakukan perundingan internal sebelum mengajukan nama secara resmi.
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang MD3, nantinya akan ada dua nama kandidat yang diajukan kepada MPR, yakni satu nama usulan Presiden dan satu nama hasil kesepakatan partai pengusung. Mengenai sosok spesifik dari Gerindra yang akan diusung, Zulkifli menegaskan bahwa koalisi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pertimbangan dan kenyamanan Presiden Prabowo Subianto. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






