Jakarta-Mediadelegasi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025). Operasi senyap ini berhasil menjaring sejumlah pihak, termasuk Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan informasi penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi oleh awak media. Fitroh menambahkan bahwa beberapa pihak telah diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Sugiri Sancoko sendiri. “Sudah (ditangkap),” imbuhnya.
Penangkapan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Sugiri Sancoko adalah tokoh penting di Ponorogo. Sugiri lahir di Ponorogo pada 26 Februari 1971. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya hingga meraih gelar Magister dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2015. Pada Pilkada 2020, Sugiri berhasil memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Bupati Ponorogo untuk masa jabatan 2021–2025.
Kepercayaan publik kembali diraihnya dalam Pilkada 2024, yang mengantarkannya untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua, 2025–2030. Namun, belum genap setahun menjabat di periode kedua, ia harus berurusan dengan hukum akibat perbuatan yang diduga melanggar undang-undang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kasus yang menjerat Sugiri Sancoko. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, penangkapan ini diduga terkait dengan kasus suap atau gratifikasi dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
KPK sendiri dikenal sebagai lembaga antirasuah yang tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Beberapa kepala daerah dan pejabat tinggi negara telah menjadi target operasi lembaga ini.
Penangkapan Sugiri Sancoko menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menjadi tamparan keras bagi dunia politik Indonesia, yang masih diwarnai praktik-praktik korupsi.
Masyarakat Ponorogo tentu merasa kecewa dan prihatin atas kejadian ini. Mereka berharap agar kasus ini dapat segera diusut tuntas dan para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
KPK diharapkan dapat segera memberikan keterangan resmi mengenai kasus ini, agar tidak menimbulkan spekulasi dan informasi yang simpang siur di masyarakat.
Penangkapan ini juga menjadi momentum bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka harus menjauhi praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
