Manama-Mediadelegasi: Pemerintah Bahrain mengambil langkah hukum dan keamanan yang sangat tegas dengan mencabut status kewarganegaraan terhadap sebanyak 69 orang. Langkah drastis ini dilakukan karena kelompok tersebut dinilai terbukti bersimpati dan mendukung Iran dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel selama periode hampir 40 hari terakhir.
Keputusan pencabutan kewarganegaraan ini tidak hanya menjangkiti individu yang terlibat, tetapi juga mencakup anggota keluarga mereka. Hal ini menandakan betapa seriusnya pandangan pemerintah Bahrain terhadap isu kesetiaan nasional dan keamanan negara di tengah gejolak politik kawasan.
Menurut laporan resmi yang dimuat oleh kantor berita setempat, kelompok yang terkena sanksi administrasi ini dituduh secara terbuka menyatakan dukungan moral terhadap musuh negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“(Mereka) Menyatakan simpati dan pujian terhadap tindakan permusuhan dan kriminal Iran,” demikian isi pernyataan resmi yang dikutip pada Selasa (28/4/2026).
Hingga berita ini dirilis, jumlah total warga yang telah dilucuti hak kewarganegaraannya mencapai angka 69 orang. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa angka ini masih bersifat sementara dan sangat mungkin akan bertambah seiring berjalannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus serupa.
Kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Tercatat bahwa Pengadilan Kriminal Tinggi Bahrain pada Maret lalu telah menggelar sidang perdana terhadap sejumlah tersangka. Mereka didakwa melakukan tindak pidana karena mempromosikan, menyebarkan propaganda, dan mengagungkan apa yang disebut sebagai tindakan teroris serta permusuhan yang dilakukan oleh Iran.
Keputusan keras ini muncul di tengah situasi keamanan kawasan yang sangat memanas. Bahrain memang dikenal sebagai salah satu negara di kawasan Teluk yang menjadi sasaran utama ancaman dan serangan dari pihak Iran, utamanya karena negara ini menjadi basis penempatan pasukan militer dan aset strategis milik Amerika Serikat.
Konflik besar yang melatarbelakangi situasi ini bermula setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan yang masif terhadap target-target di Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Sebagai bentuk pembalasan, Iran tidak hanya menyerang Israel, tetapi juga menargetkan negara-negara Arab lain yang dianggap memfasilitasi keberadaan aset milik Washington.
Operasi militer yang berlangsung sengit tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 3.300 orang sebelum akhirnya ketegangan sedikit mereda. Pada tanggal 7 April, Amerika Serikat dan Iran sepakat mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu yang difasilitasi melalui mediasi dari pemerintah Pakistan.
Meskipun jadwal awal gencatan senjata tersebut seharusnya berakhir pada 22 April, dinamika politik berubah cepat. Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan perpanjangan masa jeda tempur tersebut menjadi tanpa batas waktu atau indefinite pada tanggal 21 April.
Keputusan perpanjangan ini diambil oleh Trump setelah menerima permohonan khusus dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan, Jenderal Asim Munir, yang berperan aktif sebagai jembatan perdamaian dalam konflik ini.
Situasi di Bahrain sendiri kini masih dalam kondisi waspada tinggi. Insiden-insiden seperti laporan rudal Patriot AS yang nyasar hingga menghantam rumah warga juga sempat terjadi, menambah keresahan masyarakat di tengah upaya pemerintah menertibkan loyalitas warganya dari pengaruh ideologi dan politik negara lain. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
