Pemerintah Diminta Tak Lengah Jelang Revalidasi Geopark Toba

Medan-Mediadelegasi: Mantan bupati Samosir Wilmar Eliaser Simanjorang mengingatkan status kepesertaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark rentan dicabut, karena masih ada enam rekomendasi diperkirakan belum dilaksanakan secara konsisten.

“Saya meminta pemerintah tidak lengah, karena tim asesor dari UNESCO Global Geopark dijadwalkan sekitar Mei 2023 akan melakukan evaluasi dan validasi ulang, sebelum penetapan status Geopark Kaldera Toba untuk periode empat tahun berikutnya pada Agustus 2024,” sebut Wilmar dalam Dialog Interaktif “HorasMedan” yang digelar Media Delegasi Medan, Selasa (7/12).

Jika pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) tidak konsisten memenuhi rekomendari dari UNESCO Global Geopark, kata dia, kemungkinan status Geopark Kaldera Toba yang sudah lama diperjuangkan oleh Indonesia itu tidak akan diperpajang atau dicabut.

Rekomendasi tersebut, antara lain mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan teritorial lainnya seperti biotik alami, budaya tidak berwujud melalui interpretasi, pendidikan dan pelatihan pariwisata, seperti melatih pemandu wisatal lokal, operator dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di setiap lokasi geosite kawasan Danau Toba.

Selain itu, memperkuat keterlibatan Geopark Kaldera Toba dalam aktivitas jaringan geopark global dan Asia Pasifik untuk mempromosikan nilai internasional geopark di Sumatera Utara (Sumut) itu di bawah payung UGG.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa sejak status Kaldera Toba ditetapkan menjadi peserta UGG pada 7 Juli 2020, hingga saat ini rekomendasi yang dipersyaratkan UGG diperkirakan belum dituntaskan oleh intansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan di Sumut.

“Saya meragukan dalam rentang waktu yang tersisa, pemerintah dan para pemangku kepentingan mampu menuntaskan enam rekomendasi yang dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geopark,” ucapnya.

Instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan itu diantaranya tujuh pemerintah kabupaten (Pemkab) di kawasan Danau Toba dan termasuk Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGG).

Khusus mengenai peran BP-TCUGG, Wilmar mengkritisi kinerja lembaga non pemerintah bentukan Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2021 itu yang terkesan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Untuk mengoptimalkan peran dan kinerja BP-TCUGG dalam mendukung program Geopark Kaldera Toba, Wilmar menyarankan kepada Pemprov Sumut agar segera melakukan perombakan sejumlah pengurus di internal lembaga tersebut.

Dalam dialog yang mengangkat tema Mengurai Nasib Danau Toba Jelang Revalidasi UNESCO, (Antara Kecemasan, Persiapan dan Harapan) itu, Wilmar juga mengaku belum melihat adanya kesungguhan dan tekad bersama dari masing-masing Pemkab di kawasan Danau Toba serta BP-TCUGG untuk mempertahankan predikat Geopark Kaldera Toba sebagai salah satu taman bumi di bawah naungan UNESCO.

Padahal, tujuan utama geopark adalah untuk konservasi kawasan Danau Toba dan memberi nilai tambah bagi masyarakat melalui kekayaan alam dan budaya setempat.

Diakuinya, upaya memperjuangkan Kaldera Toba agar bisa masuk dalam jaringan dan peserta UNESCO Global Geopark cukup berat, mulai dari penyiapan dokumen hingga geosite yang terkelola dengan baik oleh masyarakat.

Namun, Wilmar mencermati masih banyak elemen masyarakat termasuk para pejabat publik maupun aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kabupaten se kawasan Danau Toba belum memahami fungsi dan manfaat Geopark Kaldera Toba secara utuh disebabkan minimnya sosialisasi dan edukasi.

Disebutkannya, fungsi geopark adalah untuk perlindungan keunikan situs geologi, keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang terdapat dalam satu kawasan, termasuk untuk penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian fungsi pariwisata dengan penekanan pada geowisata, wisata alam, wisata minat khusus, dan ekowisata untuk perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Dampak minimnya sosialisasi tersebut, lanjutnya, tidak mengherankan jika muncul persepsi di sebagian kalangan masyarakat yang menganggap setelah Kaldera Toba masuk dalam kepesertaan UGG, maka selanjutnya badan dunia yang mengurusi pendidikan dan budaya itu akan menggelontorkan dana setiap tahun.

“UNESCO sama sekali tidak ada menggelontorkan dana berkaitan dengan penetapan status Kaldera Toba sebagai geopark,” ucap Wilmar yang juga Koordinator Divisi Education, Research and Developmen BP-TCUGG.

Terbuka luas
Kepala Bidang Kelembagaan dan UKM Dinas Koperasi Provinsi Sumut, Unggul Sitanggang dalam forum dialog interaktif tersebut, menyatakan dirinya optimis penetapan status Kaldera Toba sebagai geopark akan membuat peluang bagi pengembangan perekonomian masyarakat lokal lebih terbuka luas.

Karena itu, Unggul Sitanggang yang berasal dari Kabupaten Samosir mengajak segenap elemen masyarakat kawasan Danau Toba untuk bahu membahu bersama instansi pemerintah terkait dan stakeholders agar ikut berkontribusi mempertahankan status Geopark Kaldera Toba secara berkesinambungan.

“Status Geopark Kaldera Toba harus kita pertahankan karena sangat efektif membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk promosi budaya, pemasaran produk lokal serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas,” paparnya.

Ia menambahkan, pengembangan Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan budaya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Apabila kawasan Danau Toba ramai dikunjungi wisatawan, tentu UMKM yang ada di wilayah itu bisa berkembang,” tuturnya.

Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, kata Unggul, akan terus memberdayakan kapasitas pelaku usaha di kawasan Danau Toba agar daya jual produk dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu meningkat. D|Red-04