Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten dan kota. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta mendukung pelaksanaan program-program strategis di seluruh wilayah Sumut. Penyaluran ini dipastikan langsung oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution dalam Temu Pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).
Faisal menjelaskan pemberian BKP didasarkan pada proposal yang diajukan masing-masing pemerintah daerah, lalu diverifikasi secara ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah dinilai layak dan sesuai ketentuan, barulah dana disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan. Proses ini menjamin setiap alokasi benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Pagu keseluruhan BKP yang direncanakan mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, yang telah resmi berkontrak dan disalurkan senilai Rp325 miliar dengan cakupan penerima mencakup seluruh 30 kabupaten dan kota di Sumut. Seluruh kegiatan yang dibiayai diharapkan selesai dikerjakan hingga akhir tahun, yaitu Desember 2026.
Realisasi pelaksanaan BKP ini nantinya akan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2027. Kabupaten atau kota yang mampu menyerap dan menyelesaikan kegiatan dengan cepat, tepat, dan berkualitas akan mendapatkan perhatian khusus berupa penghargaan atau insentif dari Pemprov Sumut.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota yang baik realisasinya,” tegas Faisal. Dorongan ini diharapkan memacu seluruh daerah untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Beberapa daerah menerima alokasi yang cukup besar, antara lain Kabupaten Asahan Rp28 miliar, Tapanuli Utara Rp25 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Nias Utara Rp23 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, serta Padanglawas Rp20 miliar. Kabupaten dan kota lainnya menerima bantuan berkisar antara Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Sebagian besar usulan yang masuk berfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah desa, kecamatan, hingga ke jalur utama provinsi. Kebutuhan ini memang menjadi prioritas masyarakat karena kelancaran akses langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Faisal menambahkan seluruh kegiatan yang didanai BKP diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinergi ini penting agar pembangunan tidak tumpang tindih dan saling mengisi antara program provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jadi memang ini yang paling banyak diusulkan, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur. Proposal yang diajukan kami selaraskan dengan rencana provinsi juga, sehingga jalan di daerah bisa terhubung dengan jaringan jalan provinsi,” ungkapnya. Keterhubungan ini menjadi kunci agar hasil pembangunan bermanfaat secara menyeluruh.
Pemprov Sumut memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berjalan terus-menerus. Setiap kemajuan akan dipantau agar dana yang diterima benar-benar terpakai secara efisien dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterlambatan pelaksanaan akan ditindaklanjuti agar tidak mengganggu target penyelesaian akhir tahun.
Pemerintah daerah penerima bantuan diimbau untuk memprioritaskan proyek yang paling mendesak dan memiliki dampak luas bagi warga. Transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan juga ditekankan agar setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat kemitraan dengan seluruh kabupaten dan kota. Pembangunan yang merata di seluruh penjuru Sumut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
