Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Disdik Sumut Lasro Marbun. Namun menurutnya, ada beberapa tuntutan yang disampaikan perlu dikoreksi, di antaranya tentang seleksi tanpa melalui tes, menurut Lasro, hal ini sangat tidak mungkin. Karena selama ini seleksi CPNS harus melalui beberapa tahapan tes.
“Mengenai gaji berdasarkan UMK ini juga berdasarakan ketetapan di kabupaten/kota masing masing. Kami mengharapakan perjuangan rekan semua benar independen dan jangan mau dipengaruhi oleh pihak lain,” ucap Lasro.
Sebelumnya, Ketua GTKHNK 35+ Sumut Gigih Suriayanto, yang keseharian mengajar di SMK 1 Air Joman Asahan, mengatakan anggota GTKHNK 35+ terdiri atas guru honorer yang mengajar dari TK, SD, SMP, SMK dan SLB.
“Yang hadir dari perwakilan 26 kabupaten/kota dan sudah 18 kabupaten/kota memberikan dukungan pada kita. Kita tetap berusaha, tetap menyampaikan aspirasi kita dan sudah audiensi dengan Dinas Pendididkan,” katanya.
Bahkan menurut Gigih, pihaknya sudah menyampaikan tuntutan mereka kepada Presiden RI, yakni pertama memohon pada Presiden untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS tanpa tes. “Kedua agar Presiden memberikan gaji setara UMK dari APBN,” sebutnya. D|Med-54|rel
