Harjito menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah perbaikan tata kelola program MBG. Tujuannya agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Seluruh pengelola dapur MBG diwajibkan segera mendaftarkan dan memverifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi melalui dinas kesehatan di daerah masing-masing.
BGN juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan program MBG secara permanen. Program tersebut akan kembali berjalan setelah seluruh persyaratan kesehatan terpenuhi.
Selain memperketat standar sanitasi, BGN juga mendorong peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya dengan mewajibkan setiap dapur mempublikasikan menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui jenis makanan, kandungan gizi, serta kualitas layanan dari dapur MBG sehingga program pemenuhan gizi pemerintah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
