“Pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya juga berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi publik agar masyarakat tidak panik agar tetap tenang, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar terus bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Selain itu, kata Anne, Pemkab Purwakarta melalui instansi terkait kerap melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak .
Seiring dengan langkah tersebut, Pemkab setempat akan melaksanakan secara konsisen gerakan penghematan energi dan mengintensifkan jaring pengaman sosial.
Menurut Bupati, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Pemkab Purwakart siap menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober-Desember 2022.
Program perlindungan sosial tersebut akan direalisasikan dengan cara menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM, termasuk pengemudi ojek, pelaku UMKM, dan nelayan, subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah dan penciptaan lapangan kerja, termasuk bantuan sosial tambahan. D|JBr-75
